JAKARTA (POS SORE)–Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi Dan Elektronika,Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, mengungkapkan,pihaknya tengah merampungkan skema proses pembangunan investasi dua perangkat hardware dan software ponsel bagi investor yang berminat berinvestasi di dalam negeri.
“Dengan melihat pasar yang cukup atraktif, siapapun yang akan membangun di Asean pasti target pasarnya Indonesia.kan Kita tidak ingin pasar ini tidak dimanfaatkan industri kita.”
Kendati kebijakan yang dibahas ini cukup debateble, namun yang jelas ini bukan hanya usulan Kemenperin,akan tetapi kesepakatan denhan pelbagai pihak yang berkepentingan.
“Dengan melihat pasar yang cukup atraktif, siapapun yang akan membangun di Asean pasti target pasarnya Indonesia.kan Kita tidak ingin pasar ini tidak dimanfaatkan industri kita,” ungkap Putu di sela Buka Puasa Bersama, di Rumah Dinas Kemenperin, di Widya Chandra, Selasa (14/6).
Putu memaparkan, dengan melihat investasi hardware di Indonesia dengan nilai berapa maka disitu akan diberikan batasan untuk softwarenya.
Industri software tidak bisa mengimpor segala jenis ponsel. “Soal nilainya maaih didebatkan.Ada yang minta US$500 juta, US$600 juta.”
Yang jelas, katanya, ada kesepakatan jalur hardware ada batasan tertentu.”Kita sedang hitung berapa investasi yang wajar untuk ikut skema itu.”
Untuk jalur hardware jika mereka membangun pabrik akan dihitung berdasarkan komponen yang dibuat di dalam negeri.Namun, dapat opsi bisa membuat software di perangkat itu dengan bobot sekitar 10 persen.
Pihaknya membatasi impor utuh tentunya dengan harga yang disepakati seharga tertentu.Sementara di bawah itu, wajib membangun manufakturnya di dalam negeri.
Bagi mereka yang tidak punya rencana membangun komponen manufaktur hardware di dalam negeri,kata Putu, dipersilahkan mengambil skema software.
Tidak ada masalah bagi pemain yang sudah ada selama ini.Karena mereka bisa melibatkan sekitar 15 industri yang bisa membuat handphone.
“Justru mereka akan senang saja dapat order dari orang yang belum punya pabrik di sini.Nggak usah disuruh mereka akan bermitra sendiri.”
Terkait kasus Samsung yang memilih membangun pabriknya di China dan Vietnam, kata Putu, itu lebih kepada alasan permintaan lahan gratis.
“Samsung minta lahan gratis.Kalau di China atau Viernam lahan miliki pemerintah.Kita tidak bisa berikan lahan gratis.Kalau ada lahan, tidak perlu pakai skema di atas.Mintanya gratis,luas.Mintanya di ibukota lagi, wah berat bagi kita di Indonesia dengan kondisi seperti ini”.(fitri)