JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam rapat virtual bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Kamis (2/4/2020), menyebutkan tengah menyiapkan 8 program khusus sebagai upaya mengantisipasi dampak ekonomi wabah COVID-19 terhadap pelaku koperasi dan UMKM di tanah air.
Pertama, dengan mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Ini sudah disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan disetujui angkanya sekitar Rp2 triliun untuk sementara ini.
Kedua, mendukung dan mengefektifkan “social distancing” tapi dalam waktu bersamaan juga warung-warung bisa berjalan dengan baik usahanya. Kemenkop memiliki program belanja di warung tetangga bekerjasama dengan 9 BUMN Klaster Pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial.
“Program tersebut sebenarnya bagaimana warung-warung di tingkat RT, mendapat supply barang dagangan sehingga bisa berjualan ke tetangga-tetangganya secara online juga. Onlinenya sederhana nanti warung bisa mengantarkan belanjaan tetangganya ke rumah masing-masing,” katanya.
Ketiga, program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro yang sampai saat ini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Keempat, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM.
Kelima, mendorong penyediaan masker untuk semua baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Kemenkop mendorong gerakan penggunaan masker kain buat siapa saja yang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah dan mengajak UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi dengan mempertemukan KUMKM produksi dengan offtaker masker, hand sanitizer, dan APD (alat pelindung diri) yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini.
Program keenam, pihaknya berupaya memasukkan sektor mikro yang jumlahnya cukup banyak dan paling rentan terdampak COVID-19 dalam klaster penerima kartu pra kerja untuk pekerja harian. Ketujuh, bantuan langsung tunai (BLT). “Budgetnya sedang disusun oleh Kementerian Keuangan tapi kami bisa menjadi salah satu penyalur dari bantuan langsung ini yang sebenarnya semacam bantuan sosial yang diperluas,” katanya.
Kemudian program kedepan terkait dengan pajak. Pihaknya mengusulkan Pph 21, pajak penghasilan impor, Pph 25, restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk KUMKM. ”Kami berharap 8 langkah mitigasi ini membawa dampak ekonomi positif terhadap pelaku KUMKM,” kata Teten. (tety)