TASIKMALAYA (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM menggulirkan beberapa program strategis untuk memperkuat kinerja dan daya saing usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat.
Di antaranya, program untuk memperkuat kelembagaan koperasi, pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, pelatihan vocational, hingga sosialisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Selain menyerahkan program strategis tersebut, kita juga melakukan beberapa MoU dengan pihak lain untuk memperkuat program pemberdayaan KUMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.
Puspayoga menegaskan hal itu pada acara sinergi Kemenkop dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pemberdayaan KUMKM, di Kota Tasikmalaya, Jumat (5/4).
Acara tersebut dihadiri Plt Sekretaris Kemenkop UKM Rully Indrawan, Deputi Pengembangan SDM Kemenkop UKM Rulli Nuryanto, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, dan Walikota Tasikmalaya Muhammad Yusuf.
Puspayoga berharap agar MoU yang sudah ditandatangani tersebut segera dijalankan. “Saya minta hari ini teken MoU, besok sudah harus jalan. Jadi, jangan sekadar MoU, tapi harus bisa segera diwujudkan,” tandasnya.
Menkop juga meminta jajarannya untuk tidak ragu dan malu mengadopsi program-program ekonomi kerakyatan yang ada di daerah. Menurutnya, banyak program ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh rakyat bawah yang bisa kita jadikan landasan untuk membuat program dan kebijakan di tingkat pusat.
Bagi Puspayoga, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kita harus mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi rakyat di bawah. Karena itu, dalam membuat kebijakan atau pun program dari pemerintah pusat, harus banyak belajar dari masyarakat di bawah.
Terlebih saat ini pemerintah tengah getol menggelontorkan aneka program ekonomi kerakyatan. Tujuannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang nantinya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga memperkecil gini ratio.
“Hanya saja, selain menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, juga harus dibarengi dengan terciptanya pemerataan kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan itu adalah dengan memberdayakan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Hasilnya, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional saat ini sudah mencapai 4,48%. Pada 2018 saya yakin bisa di atas lima persen,” papar Puspayoga. (tety)