JAKARTA (Pos Sore) — Munculnya nama Gubernur DKI Joko Widodo dalam soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada kaitannya dengan politik. Wamendikbud, Musliar Kasim, mengungkapkan, pembuatan soal dilakukan jauh sebelum Jokowi dicapreskan PDIP.
“Soal itu dibuat bulan Juli 2013, sebelum bursa capres baru-baru ini. Saya sendiri tidak boleh melihat soal itu, orang di percetakan juga. Namun, itu menjadi pelajaran berarti bagi Kemendikbud supaya tidak ada unsur yang dianggap mencurigakan. Ke depan kita buat tokoh-tokoh yang sudah meninggal saja. Misalkan Pak Mohammad Hatta,” kata Musliar, di Kemendikbud, Selasa (15/4).
Pihaknya, kata Musliar, akan menelusuri siapa penulis soal UN tersebut. Apakah juga ada unsur-unsur kesengajaan. “Kita belum tentukan bentuk sanksinya karena kita belum pelajari, tentunya mudah-mudahan tidak ada maksud terselubung,” katanya.
Terkait hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menandaskan, ranah pendidikan tak boleh disusupi kepentingan politik praktis. Lembaga itu menilai ada indikasi tim pembuat naskah soal menjadikan momentum ujian nasional sebagai sasaran kampanye hitam.
KPAI pun meminta Kemendikbud melakukan investigasi atas temuan ini.Berdasarkan kajian KPAI cerita yang dimuat dalam soal itu mengandung pembingkaian (framing) dan penggiringan opini. Karenanya, harus ada sanksi tegas atas masalah ini untuk mencegah terulang kembali. “UN adalah instrumen akademik sehingga bermasalah jika ditunggangi kepentingan politik,” kata Ketua KPAI, Asrorun dalam siaran persnya. (tety)