Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pidatonya usai terplih kembli sebagai Ketua Umum PKB.//pkb.id
JAKARTA. Possore.id — Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029. Gus Imin terpilih secara aklamasi dalam Muktamar di Nusa Dua, Bali, Sabtu-Minggu, 24-25 Agustus 2024.
Dalam pidatonya, Gus Imin menekankan bahwa PKB merupakan pilar bangsa, pilar demokrasi yang berfungsi untuk menjaga keutuhan NKRI.
Jika ada pihak yang menganggu PKB, berarti menganggu konstitusi Indonesia. Jika merusak independensi PKB, juga harus berhadapan dengan insitusi negara.
Gus Imin mendapatkan dukungan dari seluruh DPW dan DPC seluruh Indonesia. Dari semua pandangan terhadap kepemimpinan Gus Imin pada periode 2019-2024, 38 DPW PKB dan 514 DPC PKB puas atas kepemimpinannya.
Selain Gus Imin, dalam Muktamar tersebut juga KH Ma’ruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro.
“Apa benar sahabat DPC dan DPW ingin saya kembali memimpin PKB?” tanya Gus Imin.
“Setuju” jawab semua Muktamirin.
“Ente jual, ane beli. Kalau mau backup selama lima tahun yang akan datang, saya dan kita semua InsyaAllah berhasil 2029,” tambah Gus Imin dengan sumringah.
Usai mendengarkan jawaban Gus Imin, Pimpinan Rapat Pleno IV, Jazilul Fawaid menetapkan Gus Imin sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029.
“Menetapkan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB masa bhakti 2024-2029 sekaligus mandataris tunggal Muktamar PKB 2024 di Bali, pukul 00.01 WITA, 25 Agustus 2024,” kata Jazailul Fawaid.
Cak Imin menyatakan keinginan partai yang dipimpinnya bebas dari pengaruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pernyataan itu dia sampaikan usai terpilih kembali sebagai ketua umum lewat Muktamar ke-6 PKB secara aklamasi.
“Tentu ini amanat yang paling berat, bagaimana PKB harus mandiri tidak bergantung pada siapa pun,” kata Cak Imin.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin menegaskan partainya dijaga oleh konstitusi negara dan mengajak seluruh pihak bersama-sama untuk saling tegakkan konstitusi, bukan di atas nafsu politik. (***)