JAKARTA (pos Sore) — Blunder politik yang dibuat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Muhammad Jumhur Hidayat (MJH) dengan melakukan manuver ke salah satu partai politik beberapa waktu lalu berbuntut panjang.
Setelah kalangan Istana melalui Staf Khusus Presiden, Andi Arief mendesak MJH mundur dari jabatan sebagai Kepala BNP2TKI karena menurutnya sangat tidak elok jika jabatan itu diduduki oleh tokoh partisan.
Kini, sejumlah kalangan dan praktisi bisnis yang berkaitan dengan peranan BNP2TKI angkat bicara dan MJH untuk mundur dari jabatan menyusul deklarasi dukungannya dengan salah satu partai politik peserta Pemilu 2014.
Ketua umum Asosiasi Pengusaha Jasa TKI (Apjati) Ayub Basalamah mengatakan Jumhur harus segera mengambil sikap terkait partisipasinya dengan salah satu partai politik. “Jumhur harus segera mengambil langkah terkait afiliasinya dengan salah satu parpol peserta pemilu,” katanya.
Kalangan pengusaha, jelasnya, mengkhawatirkan afiliasi tersebut sangat berisiko dengan kebijakan perlindungan dan penempatan TKI yang selama ini harus diemban sebagai kepala badan. “Akan terjadi tarik menarik kepentingan dan gesekan gesekan politik yangh bakal mempengaruhi kebijakan,” katanya.
Belum lagi, papar Ayub, perbedaan partai politik dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang notabene bisa saja berasal dari partai kompetitor. Diprediksi kebijakannya akan sangat mempengaruhi. “Jadi, kepala badan harus bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik.”
Tidak terjaganya independensi BNP2TKI tersebut, menurutnya, sangat berisiko terhadap jalannya usaha penempatan TKI di seluruh negara tujuan. “Hal itu harus dilakukan untuk menjaga independensi perlindungan dan penempatan TKI.”
Selain itu, paparnya, tidak ada kepala badan di Tanah Air yang mendeklarasikan diri bergabung dengan salah satu partai politik. “Seperti kepala Badan Intelijen Negara (BKPM) ataupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dijabat oleh praktisi professional. Bukan partisan parpol.”
Hal senada diungkap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Suryo Bambang Sulisto mengatakan kebijakan yang diambil Jumhur berisiko tidak lagi bersifat obyektif. Secara umum, afiliasinya dengan parpol sangat berisiko mempengaruhi kebijakan yang diambil.
Saat ini, menurutnya, Jumhur harus mengambil sikap terkait afiliasinya dengan salah satu partai politik. “Jumhur harus segera mengambil sikap dengan memilik salah satu. Antara berafiliasi dengan parpol atau tetap menjadi kepala badan.”
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar masih belum mendapat sinyal resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pengajuan nama pengganti Jumhur Hidayat.
Muhaimin mengatakan masih akan melihat perkembangan dulu terkait rencana jumhur selanjutnya. “Kita lihat dulu. Apakah jadi mundur dari kepala BNP2TKI atau tidak. Jika mundur kita akan ajukan sejumlah nama pengganti,” katanya. (hasyim husein)