JAKARTA (Pos Sore) — Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengathuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyatakan jika demokrasi Indonesia harus ala Indonesia, dan bukannya mengikuti demokrasi liberal seperti di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan lain-lain.
“Demokrasi kita ini tak bisa didikte oleh Amerika Serikat. Karena itu seusai Pilpres ini, kita harus berorientasi politik sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera. Presiden terpilih Jokowi harus menghadirkan format politik baru, yang harmoni dan menghargai orang lain termasuk Koalisi Merah Putih (KMP),” kata Siti Zuhro, kemarin.
Jadi, kata dia, format baru itu politik harmoni, menghargai orang lain dan menjalankan politik meja makan. Kalau itu bisa berjalan, maka setelah 20 Oktober nanti, maka Jokowi akan menjadi presiden kita semua.
“Demokrasi kita ini tak bisa didikte oleh Amerika Serikat.”
Karena itu, jelas dia, kita harus membangun rasionalitas politik agar institusi negara kita juga rasional. Bahwa kontestasi Pilpres dan Pilkada, itu kalau sudah selesai, semua harus berhenti dalam persaingan.
“Kalau tidak, akan terus memanas, kepala daerah dan wakilnya saling terancam, dan kalau kondisi itu berlanjut akan terjadi pembusukan birokrasi dan kita semua yang dirugikan,” ujarnya.
Menurut Siti, dalam setiap kontestasi jangan lagi menganggap pesaing itu sebagai lawan. Sebab, hal itu akan menjadikan kita blunder dan itu bukan watak dalam berdemokrasi, saling curiga, maka akan terjadi distrust-ketidakpercayaan, dan akan menimbulkan konflik.
“Saya risau kalau seperti ini, semua bermain untuk jangka pendek, padahal yang dibutuhkan dalam demokrasi itu itu adalah check and balances,” demikian Siti Zuhro. (akhir)