Petugas jajaran Polres Aceh Tengah/ Bireun, membantu warga akibat jembatan atau tempat penyeberangan terputus akibat banjir, khususnya di Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng, Bireun/ Foto:Ist
POSSORE.ID, Jakarta — Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akhir November 2025 yang dampaknya belum teratasi sampai saat ini adalah konsekuensi dari kegagalan pemerintah dalam menangani krisis iklim dan menjaga ekologi hulu yang sejak diingatkan sejak 10 tahun lalu.
Namun sampai saat ini, tidak terlihat atau belum ada komentar atau pun tanggapan dari penanggungjawab utama rezim masa lalu (pra Prabowo) yaitu dari mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Tidak atau belum adanya komentar/ tanggapan Jokowi ini diperoleh harian ini dari jawaban Grok — asisten kecerdasan buatan (AI) atau chatbot di dalam platform media sosial X (Twitter) menjawab pertanyaan media ini, Sabtu petang (6/12-25).
Grok juga menyebut respons pemerintah saat ini, bahwa fokus pernyataan lebih banyak dari Presiden Prabowo Subianto dan pejabat seperti Menko PMK Pratikno, yang menyatakan keprihatinan dan memerintahkan bantuan darurat. Namun, status bencana nasional belum diberikan, yang menuai kritik karena dinilai kurang empati
Greenpeace Indonesia sebelumnya menyatakan, bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera baru-baru ini adalah konsekuensi dari kegagalan pemerintah dalam menangani krisis iklim dan menjaga ekologi hulu, serta menolak klaim pemerintah yang menyebutnya semata-mata peristiwa alami.
“Berdasarkan pencarian mendalam di sumber berita terpercaya dan platform X (sebelumnya Twitter), tidak ditemukan pernyataan, komentar, atau respons resmi apa pun dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait bencana ini per 6 Desember 2025,” demikian jawaban Grok.
“Akun X resmi Jokowi (@jokowi) juga tidak memposting atau merespons topik ini sejak awal Desember,” tambah chatbot ini.
Grok menambahkan, namun ada beberapa catatan penting yang muncul dari beberapa video dan klaim viral yang mengatakan Jokowi telah meninjau lokasi bencana di Sumbar atau Sumatera pada akhir November/awal Desember 2025.
“Ini ternyata hoaks dan menyesatkan, karena rekaman tersebut sebenarnya dari kunjungan Jokowi ke banjir di Sumbar pada 2024, yang diedit atau disebarkan ulang untuk menyesatkan,” demikian penjelasan Grok sambil menyebut sumber yang dikutipnya.
Masih menurut informasi dari Grok, poin-poin utama pernyataan Greenpeace meliputi:
Kegagalan Negara: Banjir dan longsor disebut sebagai kegagalan negara dalam mengelola lingkungan hidup, di mana peringatan yang telah disampaikan sejak lama (bahkan 10 tahun lalu) diabaikan.
Deforestasi dan Eksploitasi Lahan: Keberadaan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir memperkuat dugaan adanya eksploitasi hutan dan alih fungsi lahan yang masif di kawasan hulu sungai, yang memperparah dampak bencana.
Tanggung Jawab Pejabat: Greenpeace mendesak agar tiga menteri terkait (kemungkinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya.
Perubahan Iklim: Hujan ekstrem akan terus terjadi sebagai dampak dari krisis iklim, dan pemerintah seharusnya tidak memandang bencana hanya sebagai angka, tetapi menyadari risiko yang lebih besar di masa depan.
Seruan dan Desakan: Greenpeace menyerukan kepada pemerintah (termasuk pemerintahan baru di bawah Prabowo) untuk memperbaiki tata kelola hutan dan menghentikan sementara pembangunan di wilayah tertentu (seperti IKN, dalam konteks bencana sebelumnya) untuk mencegah bencana serupa.
“Mereka juga meminta pemerintah menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional,” demikian. (lia)