SURABAYA (Pos Sore) — Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur mendapuk Sekjen PPP Romahurmuzy sebagai Ketua Umum PPP.
Romi pun langsung menargetkan PPP bisa masuk posisi 3 besar partai pada Pemilu 2019. Termasuk langkah strategis, salah satunya bergabung dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Jadi PPP tidak ada konsep PPP di oposisi. Amar ma’ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran) akan lebih bisa diaplikasi ketika di dalam pemerintahan,” kata Romahurmuzy, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10).
Meski yang akan menentukan arah koalisi nantinya tetap muhtamirin atau peserta muktamar, namun pandangan ketua majelis syariah dan aspirasi muhtamirin yang saat ini tengah berkembang kemungkinan ke arah Koalisi Indonesia Hebat semakin nyata.
“Jadi PPP tidak ada konsep PPP di oposisi. Amar ma’ruf nahi munkar akan lebih bisa diaplikasi ketika di dalam pemerintahan.”
Romahurmuzy menegaskan, langkah PPP menuju koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bukan semata-mata gila kekuasaan. Tak bisa dihindari, banyak persepsi liar yang menilai PPP merapat ke Koalisi Indonesia Hebat karena gagal masuk dalam paket pimpinan MPR/DPR.
Menurut Romahurmuzy, langkah yang diambil kubunya saat ini bersumber atas saran Maimun Zubair atau Mbah Moen.
“Jadi di dalam Islam dikenal literatur dari seorang ahli fiqih dikenal dengan Imam Al Ghozali. Dari beliau ada kalimat berbunyi bahwa agama dan kekuasaan ibarat anak kembar. Jadi bukan mengejar-ngejar soal jabatan. Maimun Zubair pun mengatakan jangan menjadi oposisi,” tandas Romahurmuzy.
Tak Sah
Namun sesepuh PPP KH. Maimun Zubair atau Mbah Moen menyebut muktamar Surabaya tidak mendapat persetujuan dari Mahkamah Partai dan Mahkamah Syariah. Ia mengatakan, muktamar PPP Surabaya tidak sah.
“Muktamar itu tidak sesuai dengann AD/ART, dan tidak sesuai dengan keputusan Majelis Partai dan Majelis Syariah.”
“Muktamar itu tidak sesuai dengann AD/ART, dan tidak sesuai dengan keputusan Majelis Partai dan Majelis Syariah,” kata K.H Maimoen Zubair di Cengkareng, kemarin.
Di tempat yang sama, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, muktamar harus berdasarkan keputusan Majelis Partai dan keputusan Majelis Syariah.
“Di sini ada Ketua Majelis Syura Almukarrom KH Maimoen Zubair. Saya tunduk, patuh, dan serahkan persoalan muktamar kapan digelar kepada keputusan Majelis Syura. Saya serahkan persoalan muktamar kepada dia,” jelasnya.
Setelah direkomendasikan oleh Majelis Partai dan Majelis Syura, lanjut SDA, DPP akan menentukan siapa ketua pantia Organizing Committe.
Tampak hadir juga dalam pertemuan tersebut, ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar, Ketua DPP PPP Epiardi, Ahmad Yani, Ratih Sanggarwati dan pengurus lainnya.(fent)