22.1 C
New York
24/04/2026
AktualEkonomi

IWAPI Minta Kebijakan Pemerintah Pro UKM

JAKARTA (Pos Sore) — Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) dinilai mampu menghadapi persaingan bisnis di kancah Masyarakat Ekonomi Asean yang akan resmi bergulir awal 2016. Keyakinan itu diungkapkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, saat organisasi yang dipimpin Ir Dyah Anita Prihapsari MBA, berusia 40 tahun. Kematangan dalam berorganisasi ditambah jumlah anggota yang mencapai 30 ribu lebih itu mampu berkiprah di ajang MEA.

“Iwapi sudah matang dalam berbisnis, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Agus saat membuka peringatan HUT ke-40 Iwapi, di Gedung Serba Guna Kemenkop UKM, Selasa (10/2).

Keyakinan Agus didasari pada pengamatannya selama ini terhadap kiprah Iwapi. Di mata Agus, Iwapi itu memiliki pengurus dengan knowledge yang tinggi dan skill yang mumpuni yang dimiliki semua anggotanya.

“Iwapi itu pandai memanfaatkan dan menciptakan peluang, dan didukung dengan nteworking yang sangat luas. Mental dan attitude mereka sebagai pengusaha juga bagus. Maka, saya yakin, Iwapi mampu berkiprah di ajang MEA,” jelas Agus.

Pihaknya menyakini Iwapi akan menjadikan tantangan MEA sebagai peluang besar. Produk yang dimiliki anggota Iwapi juga bisa menembus pasar negara Asean lainnya. “Meski pasar kita juga bakal dibanjiri produk-produk negara tetangga, Iwapi bisa mengambilnya sebagai peluang. Selain bisa bersaing di pasar lokal, produk Iwapi juga bisa masuk ke pasar lokal mereka,” katanya.

Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), Ir Dyah Anita Prihapsari MBA, dalam kesempatan itu, meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang memberatkan, sehingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa bersaing di MEA mendatang.

“Kami tak bisa jalan sendiri, apabila kebijakan pemerintah tidak pro pada UMKM,” kata Nita.

Sebut saja bunga bank, yang sampai saat ini masih dua digit. Seharusnya diturunkan jadi satu digit. “Bahkan, bila perlu harus diupayakan di bawah tujuh persen,” tegasnya.

Demikian pula harga listrik mau naik, karena berdasarkan rate (nilai tukar) dolar AS. Padahal, listrik komponen biaya yang sangat berpengaruh terhadap harga jual. “Semua itu menjadi ekonomi biaya tinggi,” tandas Nita.

Tak hanya itu, rencana pengenaan pajak satu persen dari omset UMKM. “Memang kecil, tapi berat karena dikenakan dari total omset,” jelasnya. (tety)

Leave a Comment