JAKARTA (Pos Sore) — Indonesia negara yang gagal? Bisa jadi demikian. Bagaimana tidak. Hutang negara kita saja saat ini sudah mencapai Rp4000 triliun. Belum lagi rasio gini (kesenjangan ekonomi) mencapai 4,0.
“Ini sesungguhnya sudah cukup menjadi alasan untuk mengategorikan Indonesia sebagai negara yang gagal,” tegas Dr Taufan Maulamin SE Akt, MM, Direktur Program Pasca Sarjana Institut STIAMI.
Ia menegaskan hal itu usai berbicara dalam Seminar Nasional Kepemimpinan: Problematika dan Solusi untuk Mewujudkan Masyarakat Demokrasi yang Menyejahterakan, yang diadakan Institut STIAMI dan MPR RI, di gedung MPR/DPR, Ruang Nusantara V, Sabtu (4/2).
Karena itu, ia mengajak semua kalangan terutama kaum akademisi untuk mengkritisi secara tulus. Terlebih keterlambatan ekonomi makin nyata.
“Kemiskinan jika menggunakan indikator dunia sudah mencapai 120 juta penduduk. Apakah ini bukan namanya negara gagal,” tegasnya.
Sayangnya, di tengah berbagai kegagalan pembangunan ekonomi, Indonesia menghadapi dekonstruksi bangsa yang mengatasnamakan demokrasi. Elemen bangsa satu dengan yang lainnya terus diadu. Mereka yang memiliki pendapat berseberangan dengan pemerintah dituduh makar, anti NKRI dan membahayakan kebhinekaan.
Setelah hampir 72 tahun merdeka, sayangnya nasionalisme umat Islam dipertanyakan kualitasnya oleh sebagian warga negara ini hanya karena memiliki ghirah keislaman yang semakin tinggi.
“Padahal negeri ini dibangun dengan keringat rakyat, dengan jerih payah rakyat sehingga proses dan hasil pembangunan semestinya dinikmati oleh rakyat,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemimpin nasional juga hasil dari pemilu yang mengemban amanah rakyat. Artinya rakyatlah yang seharusnya dinomorsatukan, diutamakan dan dibela kepentingannya.
Tetapi fakta yang terjadi akhir-akhir ini, penguasa lebih membela kelompok tertentu, membela kepentingan konglomerat dan pengusaha. Sementara keadilan untuk rakyat semakin tercabik-cabik.
“Kita sedih, dalam 5 bulan terakhir ini energi kita terkuras habis hanya untuk mengurusi satu orang saja. Menteri yang seharusnya mengurus ekonomi, tiba-tiba terlibat dalam persekongkolan politik. Aparat hukum yang harusnya memberikan keadilan untuk rakyat, lebih cenderung membela penguasa,” tambahnya.
Karena itu, Taufan mengajak agar semua akademisi mengkritisi pemerintah agar kembali ke rel yang benar. Lakukan dengan berbagai cara, tidak sekedar aksi jalanan.
Ia juga mengajak seluruh ummat Islam di negeri ini untuk melakukan konsolidasi. Berbagai kemungkinan buruk bisa saja terjadi dalam waktu dekat ini jika pengelolaan negara tidak kunjung dilakukan dengan akal sehat.
“Kita adalah anak kandung ibu pertiwi, lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan negeri,” tandasnya seraya menambahkan menciptakan masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi harus dimulai dari sikap adil kepada siapa saja. (tety)