JAKARTA (Pos Sore) — Dewan Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) Pontjo Sutowo, menilai Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena banyak aspek kehidupan negara ini dikuasai oleh asing.
“Dalam bidang ekonomi misalnya, terlihat bagaimana kolonialisme masih mencengkeram bangsa ini. Indonesia masih melakukan ekspor bahan mentah untuk kemudian mengimpor produk jadi,” ungkap Ketua Umum FKPPI, ini Sabtu (4/8), di Jakarta.
Ia mengungkapkan hal itu di sela Diskusi Panel Serial ke-14 bertema ‘Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa’ yang menghadirkan pembicara ahli ekonomi Prof Firmanzah SE, MM, DEA, PhD, dan Dr. Dirgo D Purbo, pakar perminyakan.
Begitu pula dalam bidang pangan. Pada masa orde baru, begitu banyak negara lain di dunia ini yang memuji-muji bangsa Indonesia dengan berbagai keberhasilannya di bidang swasembada pangan, pertanian, dan lainnya.
“Tetapi saat ini, kita banyak bergantung pada impor pangan dari berbagai negara,” sesalnya.
Padahal salah satu bunyi teks proklamasi yang dibacakan Bung Karno adalah ‘berkaitan dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya’.
“Yang menjadi pertanyaan, apakah pemindahan kekuasaan itu baik secara de jure maupun de facto sudah selesai mengingat hingga sekarang secara de facto, Indonesia sesungguhnya masih dikuasai oleh kolonial, meski bentuknya sudah berbeda. Bentuknya tidak lagi dijajah secara fisik tetapi dijajah secara ideologi, politik dan utamanya ekonomi,” urainya.
Pontjo mencontohkan bagaimana nilai rupiah begitu mudah dipermainkan oleh dolar. Naik turunnya nilai rupiah terhadap dolar diyakini bukanlah karena faktor ekonomi, tetapi ada aspek politik yang kuat ditengah era globalisasi.
“Penduduk dunia terus bertambah, sementara isu keterbatasan pangan terus menguat dan ini mau tidak mau mendorong negara manapun untuk mencari sumber pangan dan itu ada di negara-negara yang berada di garis katulistiwa seperti Indonesia,” jelasnya.
Berbagai hal tersebut, lanjutnya, menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk yang baru. Ancaman kedaulatan yang dihadapi di era globalisasi ini jauh lebih kompleks dan rumit. Sebab kita tidak lagi berhadapan dengan kekuatan angkatan perang dan kecanggihan senjata.
“Kita menghadapi era di mana batas wilayah antar negara menjadi makin sulit akibat penggunaan teknologi informasi yang sedemikian masif dan canggih,” tandasnya.
Karena itu, menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-73, Pontjo mengajak generasi muda untuk merefleksikan dan merenungkan kembali apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini. Apakah cita-cita mereka terkait pendirian bangsa ini sudah sesuai harapan atau malah sebaliknya.
Sementara itu, Dirgo D Purbo mengatakan Indonesia yang begitu kaya akan sumber energi, akan memiliki competitive adventage dan comparative advantage dibanding negara-negara lain.
Karenanya, dibutuhkan strategi-strategi khusus untuk menjawab berbagai tantangan sehingga ke depan Indonesia akan memiliki purchasing power parity setara dengan negara-negara regional lainnya.
Langkah strategis tersebut antara lain efisiensi energi di berbagai sektor utamanya transportasi. Efisien berarti mengurangi konsumsi, meningkatkan stok BBM nasional dari 15 hari menjadi di atas 30 hari.
Selain itu, hasil produksi minyak dan gas lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, memonitor penggunaan dolar dalam pembayaran minyak di kawasan Heartland.
Lalu melaksanakan hubungan bilateral secara khusus dan intensif dengan negara-negara penghasil minyak dan memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang berada dikawasan silang jalur transportasi dunia. (tety)