JAKARTA (Pos Sore) — Sekjen PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT, mengatakan, hasil keputusan demo yang digelar PB IDI, Senin (24/10) yang menuntut program studi Dokter Layanan Primer (DLP) agar dihapuskan, masih digantung Kementerian Kesehatan.
“Padahal, PB IDI berharap ada standing statement langsung dari Menkes hari ini saat berdemo di Kementerian Kesehatan,” katanya, usai demo di beberapa titik, di kantor PB IDI, Jakarta, Senin.
Perwakilan PB IDI pun mendatangi Kemenkopolhukam. Mereka mengutarakan terkait dampak negatif dari program studi DLP yang memicu potensi konflik horizontal antar dokter.
Pihaknya menandaskan, DLP akan membawa dampak pada segi pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Karena dokter diwajibkan untuk sekolah kedokteran lagi. Bagaimana dengan pelayanan di daerah terpencil jika dokter harus keluar daerah untuk belajar mengingat program DLP hanya ada di beberapa kota tertentu saja.
“Nanti kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan maka yang disalahkan adalah dokter? Hal ini akan mengganggu proses pelayanan JKN,” ujarnya.
Kemudian sebagian dokter menuju ke Istana negara agar aspirasinya didengar oleh Presiden RI. Perwakilan PB IDI pun ditemui kepala staf kepresidenan dan mendapat jawaban bahwa hal tersebut dapat dibahas lebih lanjut.
“Kami bertemu kepala staf kepresidenan dan mereka hanya mengutarakan hal ini akan dibahas lebih lanjut besok,” katanya.
Setelah itu, anggota PB IDI lanjut menyampaikan aspirasi di Kemenkes, Jakarta. Namun sayang, di Kemenkes PB IDI belum mendapat titik terang alias keputusan prodi DLP yang dikritisi masih digantung Kemenkes.
“Kami berharap untuk keputusan hari ini ada tanggapan dari Menkes Nila F. Moeloek untuk standing statement ‘saya akan hentikan program DLP ini’ tapi belum ada tanggapan,” katanya. (tety)