JAKARTA (Pos Sore) — Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI menolak langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Boleh-boleh saja Presiden Jokowi menaikkan harga BBM, itu juga sudah menjadi kewenangan pemerintah. Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi saat harga minyak mentah dunia turun drastis sangatlah tidak tepat,” kata Ketua Fraksi PD DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono usai mengumumkan pengurus fraksi PD DPR RI 2014-2019, kemarin.
Menurut putra bungsu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akrab dengan panggilan Ibas itu, PD bukannya anti pemerintahan Jokowi-JK.
Namun, keberadaan Fraksi PD di DPR RI adalah sebagai penyeimbang. Artinya, Fraksi PD bakal mendukung setiap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK bila kebijakan tersebut menguntungkan rakyat.
“Tapi, bila kebijakan itu merugikan apalagi membuat rakyat sengsara, Fraksi PD tidak segan-segan menolak kebijakan pemerintah.”
“Tapi, bila kebijakan itu merugikan apalagi membuat rakyat sengsara, Fraksi PD tidak segan-segan menolak kebijakan pemerintah. Kami akan tolah kebijakan yang tidak pro rakyat serta memberikan solusi terbaik yang harus dilakukan,” kata Ibas.
Menurut dia, dalam 10 tahun pemerintahan SBY, memang beberapa kali pemerintah harus melakukan kebijakan tidak pro rakyat yakni menaikkan harga BBM.
Namun, langkah yang dilakukan sudah dipikirkan untung rugi dan juga dibicarakan dengan DPR RI. Jadi, pemerintahan Pak SBY tidak begitu saja membuat kebijakan, apalagi kebijakan itu berdampak negatif kepada rakyat banyak,” kata Ibas.
Pada kesempatan serupa, penasehat fraksi PD DPR RI, Agus Hermanto minta agar masyarakat tidak menyamakan kebijakan Presiden SBY dengan Presiden Jokowi.
“Pak SBY menaikkan harga BBM selain harga minyak mentah dunia waktu itu melambung juga sudah membicarakannya dengan DPR RI. Selain itu, masyarakat miskin yang kena dampak langsung dari kenaikkan BBM sudah diberi lebih dulu bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jadi, kenaikkan harga BBM kala Pak SBY tidak begitu dirasakan rakyat kecil,” kata dia.
“Jelas ada indikasi melawan hukum. Kita akan panggil presiden.”
Lebih jauh dikatakan, langkah Presiden Jokowi mengeluarkan ‘Kartu Sakti’ kesemuanya menceplak apa yang telah dilakukan pemerintahan SBY. “Tidak ada yang baru dari Kartu Sakti. Semua mencemplak apa yang telah dilakukan pemerintahan SBY. Kalaupun ada yang baru, hanya ganti kulit saja,” kata dia.
Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, langkah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM tidak tepat. Selain harga minyak mentak dunia melorot tajam, juga belum dibicarakan dengan DPR RI. “Jelas ada indikasi melawan hukum. Kita akan panggil presiden,” demikian Agus Hermanto. (akhir)