JAKARTA (Pos Sore) — Memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-66, sebanyak 2.000 dokter akan berunjuk rasa menolak program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP), pada Senin (24/10).
Sebelum aksi damai, PB IDI menggelar orasi di Jakarta yang bertepatan dengan ulang tahun IDI ke-66 pada Minggu (23/10). Pengurus IDI di daerah juga akan menghadiri acara tersebut.
“Kami akan menggelar aksi damai. Kumpul di Tugu Proklamasi lalu ke Kemenko Polhukam. Mengapa Polhukam, karena isu aksi damai ini berkaitan dengan hukum, lalu berjalan kaki menuju Istana Negara,” kata Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetoma Marsis, Sp.OG, di kantor PB IDI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/10).
Para dokter ini tidak akan berdemonstrasi di kantor Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, karena khawatir akan memicu kemacetan lalu lintas.
“IDI dan anggota IDI memandang perlu untuk mengisi kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, namun lebih kepada memantapkan peran dan tanggung jawab IDI terutama demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan kedokteran,” ujarnya.
Organisasi itu mencermati dan mengkaji sistem kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran yang selama ini berjalan perlu untuk diadvokasi agar tercipta perbaikan di masa depan. Aksi damai ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang berujung kepada peningkatan kualitas kesehatan di masa mendatang.
Ia menegaskan, aksi damai ini puncak dari berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menyadarkan pemerintah mengenai persoalan dokter. Para dokter menilai program pendidikan DLP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter karena dianggap mubazir.
Marsis mengatakan program DLP mereka tolak karena hanya akan menghabiskan anggaran negara yang cukup tinggi. Dalam hitungan IDI, negara akan mengeluarkan biaya mencapai Rp300 juta setiap tahun untuk satu orang dokter yang akan mengikuti program DLP. Ia mencatat ada 110 ribu dokter yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
“Bayangkan ada 110 ribu dokter yang harus disekolahkan,” tandasnya.
Sebagai solusinya, IDI menawarkan Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) kepada pemerintah. IDI sendiri telah mengupayakan advokasi agar pemerintah memahami konsep P2KB.
Prof. Marsis, menegaskan, program DLP bukanlah solusi dalam mengatasi persoalan pelayanan kesehatan. Ia menilai pemerintah akan lebih baik mengatur distribusi dokter agar merata di setiap daerah.
PB IDI memastikan peserta yang terlibat dalam aksi ini adalah dokter anggota IDI yang tidak sedang bertugas di unit pelayanan gawat darurat, ICU/ICCU, ruang perawatan, ruang operasi, serta mereka yang bertugas di Fasiltias Kesehatan Tingkat Pertama yang memberikan pelayanan gawat darurat.
“Karena itu, disampaikan kepada masyrakat untuk tidak perlu risau karena dokter anggota IDI masih banyak yang bertugas untuk melayanani masyrakat yang membutuhkan,” tandasnya. (tety)