7.4 C
New York
24/02/2024
Aktual

Humas BNP2TKI Akui Ada Manipulasi Anggaran Negara

JAKARTA (Pos Sore) — Berkaitan dengan tudingan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok sky Khadafi tentang pemanfaatan uang negara dalam jumlah milyaran rupiah yang tidak sesuai aturan di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BBNP2TKI), Kepala Biro Humas BNP2TKI Ramiani Sinaga mengakui adanya perjalanan fiktif di lingkungan Humas. Dia bahkan menduga perjalanan fiktif itu terjadi di sejumlah direktorat BNP2TKI.

“Perjalanan dinas fiktif ini ketahuan setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan BPK. Di Humas juga ada tetapi sejauh ini Staf saya sudah mengembalikan uang perjalanannya dan sudah hampir lunas. Mereka mengembalikannya dengan cara menyicil. Seluruh uang negara yang dipergunakan untuk biaya perjalanan harus dikembalikan. Itu hukumannya,” kata Ramiani ketika dihubungi melalui saluran telepon selulernya.

Dia menjelaskan, perjalanan dinas fiktif itu terjadi karena adanya kecerobohan pelaksana tugas harian (Plh) yang mengijinkan stafnya melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Sifat pelaksana tugas harian ini adalah menggantikan pimpinan kantor karena alasan melakukan kunjungan dinas ke daerah atau karena berhalangan. “Plh tidak boleh menginjinkan stafnya melakukan kunjungan ke daerah. Kalaupun kunjungan itu mendesak, Plh harus mendapat ijin dari pimpinan kantor.” Ujarnya.

Inspektorat BNP2TKI, Sri Waningsih, ketika akan dikonfirmasi mengelak memberi keterangan. “Itu kan hasil pemeriksaan BPK, bukan hasil pemeriksaan kami. Jadi jangan saya ditanyai mengenai hal itu, tetapi Humas BNP2TKI. Ada peraturan Kepala BNP2TKI yang mengatur bahwa konfirmasi harus melalui humas,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya terjadi penyerapan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp 1,2 milyar yang tidak sesuai ketentuan. Biaya perjalanan dinas fiktif itu dilakukan melaui beberapa modus, yakni, Pertama, perjalanan dinas fiktif sebesar Rp105 juta di BP3TKI Denpasar yakni tiket yang digunakan tiket valid. Ketidakvalidan tersebut karena tiket penerbangan tidak sesuai dengan daftar manifest yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan.

Temuan BPK itu adalah untuk 2013, BNP2TKI mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp50milyar lebih dan Rp9 milyar lebih untuk perjalanan dinas luar negeri. Dari biaya perjalanan dinas dalam negeri, BNP2TKI menghabiskan anggaran sebesar Rp49,3 milyar perjalanan dinas dalam negeri dan Rp7,8 milyar perjalanan luar negeri. (hasyim husein)

Leave a Comment