JAKARTA (Pos Sore) — Pusat Kajian Ekonomi dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan mengadakan kegiatan Forum Diseminasi Hasil Studi ASEAN Cost in Oncology (ACTION). Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan penanganan kanker dan perlindungan finansial terhadap penyakit yang dapat menimbulkan kemiskinan.
Dr. Lily Sriwahyuni Sulityowati, MM, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap kanker.
“Upaya-upaya tersebut tentunya harus dilakukan bersama, melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan dunia usaha, sehingga tantangan-tantangan mengenai kanker dan dampak ekonomi dan sosial yang menjadi beban masyarakat dan negara dapat ditanggulangi bersama,” katanya, di Jakarta.
Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, menambahkan, pergeseran pola penyakit di Indonesia telah menimbulkan beban ganda bagi pemerintah.
“Upaya mengatasi penyakit menular masih menjadi prioritas, namun kini juga harus mengantisipasi makin meningkatnya kejadian penyakit tidak menular tetapi memerlukan perhatian besar seperti kanker,” ujarnya.
Prof.Hasbullah juga menyoroti beberapa permasalahan terkait dengan kanker di Indonesia. Kanker bisa menjadi fatal terutama akibat keterlambatan diagnosis dan penanganan karena rendahnya kesadaran masyarakat. Umumnya pasien datang terlambat serta keterbatasan infrasturuktur dan tenaga ahli. Kanker juga menimbulkan bencana keuangan bagi sebagian besar pasien.
“Karenanya, keberadaan program JKN harus mampu mengurangi dampak negatif akibat kanker dan pasien diharapkan mendapatkan akses memadai mulai dari layanan primer da sekunder untuk penapisan dan diagnosa hingga layanan terapi sesuai standar medis,” tandasnya.
Dikatakan, kanker adalah penyakit nomor tiga yang menghabiskan biaya tinggi setelah jantung dan gagal ginjal. Sangat sedikit warga masyarakat yang mampu membiayai kanker seorang diri. Data klaim BPJS Kesehatan untuk penyakit kanker pada 2014 sebanyak 315.580 dan naik menjadi 500.000 klaim pada 2015.
“Pasien kanker peserta JKN menghabiskan dana Rp 1,7 triliun tahun 2014 dan sekitar Rp 2,5 triliun tahun 2015. Biaya pengobatan yang dikeluarkan mulai dari deteksi dini, operasi, rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, kemoterapi dan radioterapi, serta berbagai terapi tambahan untuk pemulihan,” paparnya.
Kehadiran BPJS Kesehatan memang sangat membantu, namun belum semua obat kanker dan terapi ditanggung oleh BPJS. Namun, keluarga pasien kanker juga membutuhkan biaya transportasi, tempat tinggal sementara, dan makan sehari-hari selama menemani pasien.
Hal ini disebabkan tidak meratanya rumah sakit dan dokter yang mampu menangani pasien kanker di seluruh wilayah Indonesia. Banyak pasien dari daerah yang harus dirujuk ke Jakarta untuk melanjutkan pengobatan.
Berdasarkan hasil studi ACTION (Asean Cost in Oncology) di Indonesia, sebanyak 67 persen pasien kanker mengalami ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti membayar tagihan listrik, air, telepon, bahkan membeli makanan.
Sebanyak 55,4 persen pasien kanker juga mengalami kesulitan ekonomi setelah terdiagnosis. Menurut Hasbullah, kebutuhan biaya di luar pengobatan juga harus dipikirkan untuk membantu mengurangi beban biaya keluarga.
studi ACTION ini telah dilaksanakan di delapan negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam dengan total 9.513 pasien kanker.
“Di Indonesia sendiri ada 2.335 pasien atau sekitar 25% dari total partisipan yang baru terdiagnosa kanker. Para pasien yang ikut berpartisipasi berasal dari 10 rumah sakit yang tersebar di delapan kota besar di Indonesia,” kata Prof Hasbullah.
Menurut data ACTION ini, dinyatakan lebih dari 70% pasien mengalami kematian ataupun beban keuangan yang sangat memberatkan dalam kurun waktu 12 bulan setelah terdiagnosis kanker. Biaya terapi yang ditanggung sendiri mencapai 24% dari biaya rumah tangga, yang selanjutnya menyebabkan beban ekonomi lingkungan dan pada akhirnya mengakibatkan beban ekonomi di tingkat nasional. (tety)