Hasil Reshuffle Kabinet, Djamari Chaniago & Dofiri Harus Periksa 5 Jenderal Polisi

DKP 98 ini bentukan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Orang-orangnya termasuk Djamari Chaniago (menjabat Sekertaris) yang memeriksa Letjen Prabowo dan harus mengakhiri karir militernya. Anggotanya antara lain Letjen Agum Gumelar, Letjen Ari Kumaat, Yusuf Kartanegara dan Susilo B.Yudhoyono.

Ginting menyebutkan, orang-orang di DKP itu bisa dibilang “musuhnya” Prabowo. Karena setiap Prabowo tampil dikancah Pilpres (2009,2014, 2019) “dosa-dosa” Prabowo ini selalu diungkit.Terutama oleh Wiranto, Agum Gumelar, Fakhrur Razi cuma sesekali. Yang lain tidak pernah seperti SBY dan Djamari Chaniago.

Dalam peristiwa Prabowo dicopot sebagai Pangkostrad, yang menggantikannya untuk sementara adalah Jonny Lumintang. Ada resistensi terhadap Johnny, kemudian diserahkan kepada Djamari Chaniago yang ketika itu menjabat Pangdam Siliwangi setelah lebih dulu melalui KSAD Jenderal Subagyo HS.

Dari cerita ini, Ginting mengatakan, orang – orang melihat Djamari ini “orangnya” Wiranto, sementara secara politis dia juga kader Gerindra pimpinan Prabowo.

“Karena itu saya melihat, di dalam politik Indonesia itu tidak ada lawan atau kawan abadi,”kata Ginting, seraya menyebut hal yang sama juga jadi pemahaman di seluruh dunia.

“Yang ada adalah kepentingan yang terus berubah,” kata Ginting kepada hos Indra J Piliang.

Nah, menurut Ginting, fenomena yang terjadi di Pilpres tahun lalu memang sudah berubah, di mana orang-orang DKP 98 itu telah mendukung Prabowo. Dan kemudian, mereka yang mendukung itu diberi hadiah.

Wiranto (panasihat khusus), Agum (tetap di Pepabri dan mantunya Wamen),Subagyo HS juga kebagian, anaknya sudah menjadi Mayjen.

Yang lain kita bisa lihat, misalnya SBY dimana anaknya diberi jabatan Menko. Kini semua masuk dalam kubu pemerintahannya Prabowo Subianto, termasuk misalnya LB Panjaitan.

Dilantiknya Djamari Chaniago tentu saja menarik perhatian kita  bila dianalisa secara poltik. Apalagi menurut Ginting, di saat tuntutan reformasi kepolisian terus menerus, kendati sejak Senin (15/9) ada demo yang menentang reformasi kepolisian dan cukup aneh karena polisi juga mengaku tidak tahu.

Ginting juga menunjuk Ahmad Dofiri  yang dinaikkan pangkatnya dan menjadi penasihat  khusus presiden yang bersama-sama nanti akan melakukan kajian perlunya reformasi Polri.

Ginting juga menyinggung unjuk rasa sepanjang akhir Agustus dan awal September 2025. Dan menurutnya, harus juga dibentuk Dewan Perwira di dalam kepolisian untuk memeriksa 5 jenderal (disebutkan jabatannya-red) di Mabes Polri yang harus diperiksa.

Alasannya,  dalam peristiwa penanganan unjuk rasa bersambung itu Polri menjadi sorotan dunia. Karena itu harus ada sanksi.

Ginting juga berusaha flashback ke tahun 1973, di mana saat Peristiwa Malapetakan 15 Januari terjadi, menurut dia tak kurang 10 jenderal dicopot dari jabatannya.

Di bagian lain wawancaranya melalui ruang Madilog – TV Keadilan, Ginting juga menyebut Prabowo melakukan konsolidasi kekuatan.

Sementara Djamari Chaniago adalah juga tokoh lebih senior dari Prabowo dan Sjamrie Samsudin, yang lebih berpengalaman dalam melakukan konsolidasi. (lia/tvkeadilan)

Proses pergantian Menko Polkam ini disebut sebagai hal yang menarik, mengingat sebelum Djamari Chaniago, beberapa nama sudah disebut-sebut bakal diplih Prabowo mengisi kursi yang ditinggalkan Budi Gunawan itu. Antaranya Mahfud MD (Menko Polhukan Kabinet Jokowi), bahkan juga nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan beberapa nama lain.

Namun Ginting punya keyakinan sendiri. Kepada wartawan dia menyatakan dua nama ini (Mahfud dan Gatot) tak mungkin dipilih Prabowo, karena Ketua Umum Gerindra itu sudah menyatakan akan menempatkan orang yang ikut berkeringat di kabinet, sementara kita tahu Mahfud dan Gatot tidak termsuk dalam kriteria Prabowo.

Sumber Selamat Ginting juga menyebut kemungkinan Kementerian BUMN yang sebelumnya dipimpinan Ercik Thohir akan ditiadakan, mengingat telah eksisnya Danantara.