RIYADH (Pos Sore) — Arab Saudi mulai memberlakukan sanksi pemutusan hubungan dagang dengan berbagai perusahaan Belanda setelah negeri kincir angin itu tak mampu bersikap tegas terhadap ulah politisi Geert Wilders yang telah menghina Islam dan Saudi.
Kebijakan ini diumumkan sebuah sumber dari kementerian luar negeri Saudi kemarin. “Agama adalah hal penting yang tak seorang pun dapat mengganggunya. Arab Saudi adalah negeri terdepan dalam dunia Islam. Umat Islam di Belanda dan belahan dunia lain telah mendukung tindakan kerajaan (Saudi),” ujar sebuah sumber dari Kemenlu.
Menurutnya, kebijakan Riyadh itu bertujuan untuk mengakhiri perilaku tak bertanggung jawab seperti itu. Ia juga berharap Belanda akan mengeluarkan UU untuk memerangi penyalahgunaan agama.
Sebelumnya, pemerintah Belanda dikabarkan akan mengirimkan seorang utusan ke Riyadh pekan ini untuk perundingan tingkat tinggi guna memperbaiki hubungan kedua negara.
Menurut Maurice Pourchez, sekretaris pertama untuk ekonomi dan kebudayaan di Kedubes Belanda di Riyadh, Menteri Luar Negeri Frans Timmermans akan mengirimkan seorang direktur eksekutif untuk urusan politik ke Saudi. “Timmermans juga akan mengunjungi Saudi dalam waktu dekat untuk memperkokoh hubungan,” ujar Pourchez.
Pourchez juga menekankan tentang kuatnya hubungan antara dua negara, Perdagangan antara Saudi dan Belanda mencapai 6 miliar euro (sekitar 41 miliar riyal) dan ekspor Saudi ke negeri kincir angin ini mencapai hampir 20 miliar riyal.
“Kami belum menerima informasi resmi tentang putusan Saudi untuk memutuskan hubungan dagang,” tukas Pourchez seraya menambahkan bahwa negaranya akan berupaya maksimal mungkin untuk meningkatkan hubungan.
Insiden itu terjadi sekitar empat bulan lalu ketika politisi sayap kanan jauh yang juga anggota dewan Geert Wilders telah mencetak stiker yang menghina bendera Arab Saudi dan Islam. Wilders dikenal sebagai tokoh anti-Islam dan anti-imigran serta ketua Partai Kebebasan PVV.
Ketika ditanya apakah putusan Saufi berdampak bagi perusahaan Belanda, Pourchez menjawab,” Kami berharap itu tidak terjadi dan perusahaan-perusahaan Belanda telah menyatakan kekhawatiran mereka.”
Sekitar 30 perusahaan Belanda telah beroperasi di Saudi. Bahkan banyak perusahaan di Belanda yang memiliki hubungan dagang dengan Saudi.
Baru-baru ini Dewan Kamar Dagang Saudi telah menerima perintah dari pemerintah Riyadh untuk melarang perusahaan Belanda ikut serta dalam berbagai proyek di masa depan di negara Arab ini, baik secara langsung ataupun melalui subkontrak.
Perintah itu juga termasuk mengurangi pemberian izin visa bagi perusahaan-perusahaan Belanda dan investor yang bukan bagian dari berbagai proyek penting di Saudi. Selain itu juga akan diberlakukan larangan delegasi perdagangan antara dua negara.
Pemerintah Belanda dikabarkan telah menjaga jarak atas perbuatan Wilders dengan menganggap politisi anti-Islam ini bukan bagian dari kebijakan pemerintah atau mewakilinya.
Sebelumnya Wilders telah membuat ulah yang kontroversial dengan membandingkan kitab suci Alquran dengan Mein Kampf karya Adolf Hitler. Ia juga menyalahkan Arab Saudi atas berbagai serangan teroris di seluruh dunia.
Sejauh ini putusan pemerintah Riyadh disambut gembira di kalangan warga Saudi dan ekspatriat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Belanda karena tak mampu mengambil tindakan menentang Wilders. “Saya mendukung sepenuhnya untuk pemerintah Saudi karena mengambil putusan cepat dan menentukan guna mengakhiri kebencian anti-Islam dari Belanda,” tegas Yousuf Al-Kuwailet, seorang kolumnis dan intelektual Saudi.
Penghinaan yang dilakukan Wilders adalah mengganti kalimat syahadat pada bendera Arab Saudi dengan kata-kata kotor yang menyerang Islam dan Nabi Muhammad SAW.
Sementara kolumnis lain menilai mayoritas warga Belanda menghormati orang-orang tanpa melihat latar belakang agama, jender atau ras. Sikap liberal seperti ini memungkinkan politisi yg populis seperti Wilders untuk mengajarkan ajaran yang kurang mendidik.(arabnews/meidia)