JAKARTA (Pos Sore)— Kemauan pemerintah yang ingin Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menyelesaikan masalah internal secara islah tidak dapat dipastikan bakal menyelesaikan masalah.
Karena itu, kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, untuk menghadapi Pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang jalan terbaik yang harus dilakukan adalah revisi UU Pilkada.
“Mayotitas fraksi di DPR sepakat dilakukan revisi UU Pilkada sebagai inisiatif DPR. Semua partai sudah sepakat, revisi terhadap UU dianggap sebagai jalan yang aman dan pasti bagi penyelenggara pilkada mendatang,” kata Fahri, Selasa (26/5).
Menurut politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, padangan DPR tidak sama dengan pemerintah. Karena itu, pemerintah akan mendengar usulan DPR, konsekwensi ketidakjelasan regulasi, mungkin terjadi dari awal,” kata Fahri.
“Mungkin pemerintah memilih pihak yang bersengketa untuk bersatu, tapi belum tentu keamanan di daerah terjaga.”
Dikatakan, untuk revisi UU Pilkada ini seluruh Fraksi di Komisi II DPR sudah menyepakati dan sudah diterima pimpinan DPR. “Semua partai sudah sepakat. Revisi terhadap UU dianggap sebagai jalan yang aman dan pasti untuk penyelenggara pilkada mendatang,” jelas Fahri.
Dikatakan, kepersertaan di pemilu harus mendapatkan legitimasi. Bila terdapat satu peserta yang tidak ikut dalam pilkada. Maka dikhawatirkan akan terjadi konflik diujung Pilkada. ”Itu engga akan terjadi kalau kita akomodasi, semua partai politik ikut.”
Diakui, adanya dua opsi sebagai jalan keluar dalam persoalan kepesertaan pilkada yakni revisi UU serta Fatwa MA. Namun, seluruh peserta harus terakomodasi secara memuaskan. Apalagi pilkada tahap pertama terjadi di 269 daerah.
“Ini bertanding, kalau tanding dari awal dicurangi, pasti hasil direcokin, kita harus menghindari kemungkinan orang dari awal Enggak diajak,” katanya.
Dia membantah persoalan Pilkada menguntungkan partai selain Golkar dan PPP. “Kita enggak mau direcokin, kita harus menciptakan aman dan damai,” demikian Fahri. (akhir)