JAKARTA, (Pos Sore)– Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Aboebakar Alhabsy, mempertanyakan anggaran program tiga kartu sakti yang diluncurkan kemarin, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan itu mengatakan, ini semua tentu menggunakan uang negara sehingga tata cara penggunaannya ada aturan main.
“Saya merasa heran, dari mana pos anggarannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR?” kata Aboebakar, Selasa (4/11).
Menurut dia, semua anggaran yang digunakan dari APBN harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR.
“Apalagi program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, ini kan bukan angka yang main-main.”
Dia semakin bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya. “Lha ini dapatnya dari mana dan kapan dibahas dengan DPR?” katanya tak habis pikir.
Dia juga merasa aneh dengan mekanisme penganggaran macam apa yang dipergunakan. “Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat.”
Bukankah, ia menambahkan, penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara yang bisa dikatakan hampir mustahil direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan.
“Keanehan ketiga adalah siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya,” demikian Aboebakar. (akhir)