JAKARTA (Pos Sore) — Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang digelontorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikeluhkan. Masyarakat penerima BSM mengaku dipersulit. Cara mengambil bantuan pun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja fraksi anggota komisi X DPR RI, Selasa (4/3). Reni Marlina dari fraksi PPP, mengatakan, tujuan BSM sangat baik untuk meringankan beban para murid. Namun, dalam proses pencairannya sulit dan adanya potongan di sana-sini.
“Bila ada pihak yang ketahuan melakukan pemotongan dana bantuan itu segera dilaporkan ke pihak berwajib, laporkan polisi,” tegasnya.
Terkait keluhan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengatakan, pihak yang memotong dana BSM tersebut harus bertanggung jawab. “BSM kan sifatnya dana bantuan pribadi, kalau ada yang potong-potong, ya harus bertanggung,” tandasnya.
Jefri Riwukore dari Partai Demokrat, juga mengeluhkan, di wilayah pemilihannya di Kupang, NTT, ia banyak menerima aduan. Persyaratan dipersulit, tidak sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
“Seharusnya kan mengambilnya itu hanya KTP orang tua, KPS dan rapor anak. Tapi, di sana ada yang meminta keterangan sekolah atau lurah,” ungkapnya.
Seharusnya, dalam pengambilan dana bantuan tersebut tidak perlu surat keterangan dari sekolah. Jika ini digunakan dikhawatirkan, nanti siswa seperti punya hutang budi kepada sekolah.
“BSM dana yang diberikan langsung dari kementerian dan tidak terkait dengan pihak manapun, termasuk pihak sekolah. Selain itu, pengambilan melalui bank daerah yang ditunjuk juga dinilai sangat bermasalah karena potongannya sangat besar, serta kapasitas pelayanannya terbatas,” tukasnya. (tety)