JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko, menyambut positi paket kebijakan ekonomi pemerintah yang dirasakan melibatkan koperasi. ‘Krisis’ ini dinilainya menjadi momentum kesadaran nasional menyinergikan pilar kekuatan ekonomi nasional koperasi, usaha negara dan usaha swasta.
“Saat inilah yang tepat untuk menyusun perekonomian nasional berdasarkan konstitusi. Pemerintah diamanahkan untuk menyusun perekonomian dengan memberikan perlakuan adil atas penguasaan sumber daya ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan,” katanya, di Jakarta, kemarin.
Meski begitu, Agung menambahkan, paket kebijakan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan langkah strategis. Yaitu, dengan menata ulang sistem produksi dengan melibatkan usaha besar menengah dan kecil melalui distribusi suplay chain produk.
Selain itu, menyusun sistem distribusi nasional dan logistik untuk menghilangkan disparitas harga barang yang tajam. Langkah lainnya dengan memperkuat perdagangan antar pulau berbasis keunggulan komoditi kebutuhan masyarakat.
“Atau juga dengan memperkuat peran koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan ekonomi rakyat melalui revitalisasi koperasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, peningkatan kualitas anggota koperasi dan pengelolanya, modernisasi organisasi, usaha dan manajemen koperasi berdasarkan skala usaha yang layak serta membangun jejaring usaha antar koperasi berbasis pada ICT,” tambahnya.
Agung Sudjatmoko memberikan alasan dukungan atas keluarnya paket kebijakan ekonomi presiden untuk keluar dari krisis ekonomi ini didasarkan pada fakta dan data. Pertama, koperasi dan ukm mempunyai ketahanan yang kuat saat terjadinya krisis tahun 1999. Kedua, produksi dan jasa koperasi dan ukm berbasis pada potensi lokal.
Ketiga, koperasi dan ukm tidak mempunyai hutang atau ketergantungan pada luar negeri. Keempat, koperasi dan ukm mampu membuka lapangan kerja. Kelima, jumlah dan ketergantungan rakyat sangat besar.
“Untuk itu paket kebijakan ekonomi khususnya untuk koperasi dan ukm ini harus dibarengi dengan langkah kongkrit memperkuat kualitas kelembagaan, usaha, permodalan, teknologi dan jaringan pasar,” lanjutnya.
Pihaknya pun mengusulkan dibentuk badan koordinasi lintas kementerian yang mempunyai mandat penuh dari Presiden untuk mempercepat implementasi kebijakan ekonimi Presiden, khususnya di bidang penguatan dan pemberdayaan koperasi ukm.
“Hal ini diperlukan karena pembinaan koperasi dan ukm ada di 23 kementerian. Untuk menghilangkan sekat birokrasi yang kadang menghambat,” tandasnya.
Agar kebijakan ini bisa jalan, pihaknya, kata dia, siap untuk memimpin Badan Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM mengingat badan ini bersifat ad hoc yang mempunyai tugas operasional untuk mempercepat pelaksanaan paket kebijakan ekonomi Presiden. (tety)