Possore.com — Calon presiden no urut 01 yang juga petahana Presiden, Joko Widodo, berkilah soal penunjukan pejabat di pemerintahannya yang menurutnya tak perlu didiskriminasi atau dibedakan apakah seseorang berasal dari partai politik atau berasal dari kalangan pakar.
Pernyataan Jokowi ini untuk menjawab pertanyaan pasangan capres no urut 02 dalam debat perdana calon presiden yang sebenarnya terkait salah satu pejabat tinggi hukum yang berasal dari partai politik. Pada Pilpres lima tahun lalu,Jokowi sendiri berjanji tidak akan menempatkan unsur partai politik dalam jabatan penegak hukum. Kenyataannya jabatan Jaksa Agung diberikan kepada kader salah satu Parpol.
Debat perdana Capres diikuti kedua pasangan, Joko Widodo – Maruf Amin dan Prabowo Subianto — Sandiaga Uno yang digelar di panggung debat Hotel Bidakara, Jakarta. Debat ini dimoderatori Ira Kusno dan Imam Priyono, dua host televisi yang sudah berpengalaman. Debat terasa berjalan datar, tidak ada saling serang kecuali hanya sekali sekali petahana menyentil lawannya, seperti menyinggung kasus hoax Ratna Sarumpaet dan Caleg mantan koruptor yang dicalonkan partai Gerindra
Salah satu materi lain yang diperdebatkan, adalah masalah penegakan hukum. Capres Prabowo Subianto mempertanyakan keadilan hukum di masa pemerintahan Jokowi. Namun dalam menanggapi ini, Jokowi terlihat defensif, dengan .menyinggung soal hoax Penganiayaan Ratna Sarumpaet.
“Bapak sudah memerintah 4 tahun lebih, yang kita temukan ada perasaan masyarakat bahwa aparat berat sebelah,” kata Prabowo .
Prabowo mencontohkan kepala daerah yang berdeklarasi mendukung paslon nomor urut 01 tidak ditangkap. Namun, kepala daerah yang mendukung paslon 02 ditangkap. “Itu tidak adil, karena menyampaikan pendapat itu dilindungi,” ujar Prabowo.
Jokowi meminta Prabowo tidak asal tuduh. Setiap masalah hukum ada mekanismenya tersendiri.
“Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowpo. karena kita ini adalah negara hukum ada mekanisme hukum yang kita lakukan,” ujar jokowi.
Jokowi mengatakan silakan melapor jika ada bukti. Jokowi lalu menyindir kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.
“Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan grasa-grusu. Misalnya jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, babak belur ternyata operasi plastik,” pungkasnya.
Debat ini, oleh sementara pihak, dianggap kurang bermutu, bahkan tidak menyinggung masalah substansif yang terjadi, misalnya kasus Novel Baswedan dalam kaitan maraknya kasus korupsi.
Namun salah satu pembahas/ penanggap yang dihadirkan Kompas TV menilai, banyak hal substansi yang tidak bisa di eksplore lebih jauh karena menyangkut masalah teknis. (lya)