JAKARTA (Pos Sore) — Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Chazali Situmorang, mengatakan, Indonesia membutuhkan inovasi dari pemda dalam menganggulangi kemiskinan. Sejumlah kota yang berhasil membentuk unit pelayanan terpadu dalam menangani masalah sosial ini perlu diapresiasi sehingga dapat memacu kabupaten/kota lainnya melakukan hal yang sama.
“Pelayanan satu atap ini dinilai mampu mengatasi masalah kemiskinan. Di Sragen sendiri, misalnya, Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK), menjadi satu-satunya kantor di Indonesia yang khusus menangani para kaum miskin secara terpadu. Bahkan UPTPK ini akan dikembangkan hingga tingkat kecamatan,” katanya, usai Rakor Progress Report Program ‘Pandu Gempita’, di Kemenko Kesra, Rabu (26/2).
Kabupaten/kota juga bisa mengikuti langkah Payakumbuh membentuk Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) dalam melayani seluruh persoalan sosial masyarakatnya. Dengan adanya inovasi ini, jika ada masalah kemiskinan, warga tak perlu mendatangi walikota atau bupati untuk curhat dalam setiap kegiatan ‘open house’.
“Iya, kalau walikota atau bupatinya memang peduli pada warga miskin. Bagaimana kalau pejabatnya diganti dan ternyata tidak memiliki kepedulian yang sama,” ujarnya.
Dengan adanya Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Kota (Pandu Gempita) yang bakal menjadi program nasional ini, akan mempercepat penyelesaian persoalan sosial. Selain itu, memunculkan program berbasis lokal yang menyentuh kepentingan rakyat banyak, termasuk kepada mereka. yang disae atau penyandang cacat. (tety)