JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Umum Perhimpunan BMT (Baitul Mall Wa Tamwil) Indonesia, Jularso, di depan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, mengeluhkan adanya perbedaan perlakuan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan perbankan.
Menurutnya, di satu sisi, menggembirakan karena ada akses dana murah, namun di sisi lain juga menjadi masalah, karena perbankan konvensional juga telah masuk ke sektor mikro.
“Jelas kami kalah kasta, kalah kelas dibanding bank, karena itu kami minta perlakuan yang fair,” katanya dalam Silatnas 2016 Perhimpunan BMT Indonesia, di gedung asrama haji Donoyudan, kab Boyolali, Rabu (16/11).
Menkop menjelaskan, pertumbuhan BMT sendiri cukup signifikan. Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang.
Data di Kemenkop dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, sebanyak 1,5 persen di antaranya berbadan hukum KSPPS.
“Kami optimis jumlah BMT/KPPS akan berkembang terus demikian juga kualitasnya semakin meningkat,” katanya.
Menkop berharap BMT Indonesia bisa menjadi salah satu motor penggerak berkembangnya BMT/KSPPS. Menkop juga mendorong agar Kopontren dapat melakukan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS/UPPS Koperasi.
“Saya malah bangga dengan sedikit koperasi namun berkualitas seperti juga yang ditunjukkan oleh beberapa BMT, di mana ada yang sudah membuka cabang di Singapura, ada yang omsetnya ratusan miliar, ada yang bangun institut BMT dan masih banyak lagi,” ujar Puspayoga.
Jularso menambahkan, salah satu modal yang membuat BMT bertahan karena tidak semata-mata memberikan jasa keuangan, namun juga menfasilitasi masalah kesehatan, pendidikan sampai pendalaman masalah kerohanian.
“Maka tak heran jika anggota kami mampu memberikan wakaf sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan BMT Institut di Yogyakarta, sebanyak Rp2 miliar diserahkan pada silatnas kali ini ke panitia,” ungkapnya. (tety)