JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd, menyampaikan, meski saat ini kita sedang berada dalam masa keprihatinan dengan adanya pandemi Covid-19, namun pendidikan tetap harus berjalan agar anak-anak terpenuhi kebutuhan stimulasi pendidikannya.
Karena itu, Kowani memfasilitasi 100 guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan memberikan pelatihan “Penguatan Pembelajaran di Satuan PAUD Selama Belajar di Rumah Tahun 2020” yang diselenggarakan pada Agustus ini melalui pelatihan daring.
“Kowani mengapresiasi perlindungan anak dengan cara meningkatkan kualitas guru-guru PAUD yang berada di bawah binaan organisasi anggota Kowani,” kata Giwo saat memberikan pengantar seminar online bertajuk ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, Selasa (4/8/2020), yang diikuti 1000 peserta termasuk 100 guru PAUD yang mengikuti pelatihan.
Webinar yang digagas oleh Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Seni dan Budaya Kowani, ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020 yang bertema “Anak Terlindungi, Indonesia maju”. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim juga turut hadir memberikan keynote speak.
Sebagai narasumber dalam seminar ini yaitu, Jumeri S.TP., M.Si., Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Hetifah Sjaefudian, dan Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D, mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang juga Rektor Universitas Yarsi.
Seminar ini sendiri, kata Giwo, sejalan dengan program kerja hasil Kongres Kowani ke XXV yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi para perempuan Indonesia melalui pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sesuai dengan perkembangan zaman.
Kowani, lanjutnya, berkomitmen memberi dukungan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui peran aktif organisasi perempuan. Dengan kegiatan itu diharapkan dapat menjadi sarana dalam memfasilitasi para Guru PAUD untuk memperdalam keahlian mengajar anak-anak usia dini dalam kondisi pandemi Covid-19 dan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
Menurut Giwo, layanan pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan dan kebudayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD yang diarahkan sebagai bagian dalam meningkatkan ekosistem pendidikan yang membangun lingkungan belajar nyaman, aman dan menyenangkan untuk anak belajar.
“Dan layanan PAUD seyogyanya harus dapat memenuhi hak-hak anak khususnya hak memperoleh stimulasi pendidikan, hak bermain dan hak memperoleh perlindungan,” tegas Giwo,
Giwo menambahkan, pada 1935 di Kongres Ke-II, Kowani mendapatkan amanat dan mandat sebagai Ibu Bangsa untuk mengemban tanggung jawab mulia, yaitu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab, menyiapkan generasi muda yang nasionalis, unggul, kreatif, inovatif dan berdaya saing.
“Dalam melaksanakan dharmanya, Kowani mengemban peran Ibu Bangsa yang merupakan pendidik/guru pertama dan utama dalam keluarga dan masyarakat. Dan itu, termasuk pelayanan pendidikan anak usia dini yang merupakan awal mula dari masa emas seorang anak,” tuturnya.
Sebagai organisasi perempuan Indonesia yang tertua dan terbesar dengan 97 anggota organisasi di tingkat pusat dan lebih dari 87 juta anggota perempuan yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, Giwo menyakini, peran Ibu Bangsa akan berjalan optimal. “Karena Kowani dapat menggerakkan masyarakat, menjadi corong serta pendidik utama dan pertama didalam keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Hetifah Sjaefudian, menyampaikan, agar Kemendikbud segera melakukan penyesuaian kurikulum BDR (Belajar dari Rumah) baik daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan), dengan mengedepankan pendidikan kecakapan dan pembentukan karakter.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan fasilitas IT (gawai, kuota, jaringan) di seluruh daerah, terutama di daerah 3T. Kemendikbud juga harus memiliki pusat informasi yang selalu mengupdate kebijakan dan menyampaikannya ke publik, serta memastikan kebijakannya dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan di setiap daerah.
Hetifah menekankan pentingnya memenuhi hak-hak anak sesuai amanat perundangan dan Konvensi Hak Anak Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. “Kami di DPR akan support,” kata Hetifah yang berulang kali menegaskan penting jaminan agar setiap anak bisa mengenyam pendidikan dengan tenang dan gembira.
Menurutnya, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah bagian yang amat vital dalam jenjang pendidikan setiap manusia Indonesia guna mencapai SDM unggul. Ia pun merekomendasikan beberapa hal untuk dilakukan, yakni Revisi UU Sisdiknas utamanya terkait PAUD Formal dan Non Formal, Pencanangan Gerakan Keluarga mendaftarkan anak ke PAUD, Bimtek guru-guru PAUD terkait BdR, dan menjadikan guru PAUD serta kader PKK sebagai konsultan pendidikan anak bagi keluarga. (tety)