Mereka menguras sumberdaya alam yang melimpah dan sumber daya ekonomi nasional baik untuk kepentingan individu, pihak tertentu, sekelompok orang bahkan negara asing.
“Pejabat korup tidak akan segan memanipulasi prinsip rule of law menjadi rule by law. Melalui otokrisasi sejumlah pejabat korup akan beroperasi bersama oligarki yang serakah,” tukasnya.
Atas nama negara, mereka kemudian mengambil alih tanah dan wilayah yang di dalamnya terkandung kekayaan alam dari kerajaan-kerajaan Nusantara.
“Dari masyarakat adat yang sudah ratusan tahun menghuni tanah atau wilayah tersebut,” katanya.
Akibat state corruption ini, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi rakyat dan kerugian ekonomi bagi negara, tapi juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya-upaya penegakan hukum formal tidak lagi mampu menegakkan keadilan. Pembahasan korupsi bukan hanya persoalan sistem hukum saja melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial.
“Karena itu, peran masyarakat menjadi sangat penting. Diperlukan pemikiran dan peran aktif dari para cendekiawan untuk menemukan cara menyelesaikan persoalan korupsi ini,” tegas Pontjo.
Agus Raharjo dalam paparannya, mengatakan korupsi di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam berbagai literasi sejarah, korupsi sudah mulai ditemukan di Indonesia pada zaman kolonial dan terus berlanjut hingga sekarang.