Illustrasi: Kayu gelondongan.//Foto: Istmewa/greeners.co
POSSORE.ID, Jakarta— Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyerukan perlunya pemerintah melakukan audit terhadap izin-izin HPH (hak pengusahaan hutan) bermasalah dan izin tambang bermasalah, serta menindak setiap pejabat yang terlibat tanpa memandang jabatan.
Seruan ini terkait dengan bencana banjir bandang dan longsor yang memporakporandakan tiga provinsi di Utara Sumatera. Menurut KAMI dalam kajian akhir tahunnya, kejadian bencana ini bukanlah sebuah kelalaian. Tapi merupakan kejahatan tata kelola yang dinormalisasi.
Seruan atau pandangan ini merupakan bagian dari kajian akhir tahun KAMI yang memberi peringatan kepada Presiden Prabowo yang dikutip melalui podcast Hersubeno Point, Rabu (17/12025).
KAMI melihat, banjir bandang dan longsor Sumatera bukan sekadar bencana alam, tapi akibat pembakaran hutan yang tak terkendali. Izin ekploitasi ugal-ugalan, HPH dan tambang bermasalah tanpa Amdal memadai serta penegakan hukum lingkungan yang lemah.
Dalam paparan yang dibacakan Ketua Presidium KAMI, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, disebutkan bahwa pelaku perusakan lingkungan banyak yang sampai saat ini bebas melenggang.”Bahkan kita lihat-lihat mobil-mobil log berbaris tanpa ada yang menyentuh,” tambahnya.
Menurut Gatot, negara hadir setelah korban jatuh, itu pun tak sesegera mungkin. Bencana ini menurut KAMI, bukan bencana biasa, ini adalah bencana buatan manusia akibat pembalakan liar yang dibiarkan, tambang ilegal, permainan izin eksploitasi ugal-ugalan, HPH dan tambang tanpa Amdal yang memadai serta lemahnya kehadiran negara.
“Ketika hutan rusak, sungai dihancurkan, negara diam. Saat rakyat tenggelam negara lambat, ” kata Gatot.
Dari di sinilah muncul kembali sentimen merdeka (Aceh-red),bukan karena masalah ideologi tapi karena kekecewaan mendalam terhadap pusat. “Ini perlu kami ingatkan,” tambah Gatot.
Hutan lindung gundul akibat ilegal logging dan ilegal mining yang berlangsung lama tanpa tindakan serius.Aparat pengawas lemah, sebagian malah diduga kompromi dengan pelaku. Masyarakat melihat pusat lebih perduli eksploitasi sumber daya alam dari pada keselamatan warga.
Dari sudut intelijen, KAMI melihat, kondisi ini berbahaya. Ketidak adilan ekologis adalah bahan bakar instabilitas politik.
Ketika pusat dianggap hanya mengambil hasil bumi tanpa melindungi rakyat, loyalitas publik akan terkikis.
Apa yang dikatakan Gubernur Aceh Mualem (Muzakir Manaf) bahwa bencana ini lebih hebat dari tsunami, menurut penilaian KAMI benar. Dalam kaitan ini KAMI mengingatkan pentingnya peran aparat pemerintah pusat dalam mengatasi dampak bencana dan pemulihan pasca bencana.
KAMI juga mengingatkan hal-hal yang bisa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat.
“Jika pusat terus membiarkan mafia hutan dan tambang, lalu hadir terlambat saat bencana, maka wajar rakyat bertanya negara ini melindungi siapa?”
Khusus tentang Aceh, Gatot mengatakan sentimen merdeka bukan karena sebab-akibat dari kebijakan langsung yang abai. Dalam kaitan ini, Aceh tidak sedang minta izin untuk marah. “Tapi Aceh sedang terlihat kelelahan untuk percaya,” lanjutnya.
Sekali lagi, Aceh tidak sedang bermimpi untuk jadi negara lain. Tapi sedang bertanya apakah menjadi bagian Indonesia berarti harus terus menerus menanggung ketidak adilan?
KAMI menyerukan, pemerintah perlu melakukan audit seluruh izin HPH dan tambang bermasalah, serta menindak tegas pejabat yang terlibat tanpa pandang jabatan.
KAMI mengajukan sejumlah saran, perlu dibentuknya satgas lingkugnan nasional dan TNI /Polri harus bekerja sama untuk mengawasi.
Perkuat sitem tanggap darurat dgn komando tunggal dan cepat. Masyarakat harus mengawasi dan melaporkan aktivitas legal dan ilegal secara kolektif, hidupkan komunitas dan adat sebagai penjaga hutan. Masyarakat juga harus menolak kehadiran politisi yang bekerja sama dengan mafia sumber daya alam.
“Kalau tidak dibenahi mulai sekarang, Sumatera bukan hanya akan terus porakporanda,tapi juga akan menjadi sumber krisis politik nasional berikutnya,” demikian pernyataan KAMI yang dibacakan Gatot Nurmantyo (lia).