20.3 C
New York
20/07/2024
Aktual

Banyak Elit Jauhkan Diri dari Pancasila

YOGYAKARTA (Pos Sore) — Dewasa ini semakin banyak dijumpai warga  masyarakat yang  sinis melecehkan kekuatan bangsa  dan menjauhkan diri dari nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan dianggap gagal dalam  memperbaiki kondisi masyarakat. Terbukti banyak yang terjebak dalam perilaku  penyimpangan dan kejahatan kerah putih. Organisasi sosial dan politik  hampir tidak  membicarakan aktualisasi nilai Pancasila  karena politik lebih ditujukan kepada  kekuasaan dan kekayaan saja.

Demikian pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke X  saat menjadi pembicara di Kongres Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan II Tahun 2014 yang diselenggrakan oleh PTN/ PTS se-DI Yogyakarta di Kampus UGM, Yogyakarta,  baru-baru ini.

Kongres  menghadirkan sejumlah tokoh nasional,  antara lain mantan Menko Kesra dan Taskin, Prof Dr Haryono Suyono, serta sejumlah  tokoh  lainnya itu.

Sri Sultan  mengatakan banyak oknum  elit yang secara sistematis menjauhkan diri dan menolak Pancasila karena sudah menganut paham asing  yang dianggap lebih relevan. “Pancasila diterima hanya sebagai alat saja. Mereka memiliki sifat yang menghalalkan segala cara  untuk mencapai tujuan,” ujarnya.

Gaya hidup liberal telah berkembang dan  menjadi bagian hubungan sosial. Paham individualisme dan  hedonisme semakin kuat dan menjadi ancaman  bagi kehidupan bangsa yang berbasis spiritual dan  kutural. “Ternyata di  negara Pancasila juga berdiri  sebuah ideologi kapitalisme liberal yang justru berseberangan dengan Pancasila itu sendiri.”

Sultan juga menyorot gaya hidup para pemimpin dan elit bangsa dewasa ini yang  jarang menjadi  tokoh figuratif , memberi teladan  dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Ada kesenjangan moralitas dengan prilaku. Menampilkan diri sebagai sosok moralis namun menjadi pelaku korupsi uang rakyat.  TindakKKN yang sejak awal  reformasi harus disingkirkan, tak lagi dinyatakan sebagai sesuatu yang buruk dan kotor.

Banyak kaum elit tidak menyesal dan merasa malu akan perbuatannya. Kesemuan makna telah berkembang di berbagai lini kehidupan, bahkan  kaum intelektual ikut terjebak dalam kesemuan berkomitmen terhadap kebenaran. Sejumlah profesor,  doktor dan magister ikut  terjebak dalam kesemuan makna  dan harus mendekam di dalam penjara.

Perlu Revolusi Kultural
Menghadapi semua itu,  Sultan menyatakan,  kita perlu melakukan revolusi  kultural  untuk menghambat masuknya  unsur-unsur negatif  budaya global.

Di bagian lain pernyataannya, Sultan mengingatkan,  di tengah arus besar budaya global dewasa ini,upaya memperkokoh sistem pendidikan nasional yang berkepribadian  Pancasila  tak hanya berhenti kepada makna   “what is Pancasila saja” , tapi merupakan tantangan penjabarannya  agar menjadi “what for” sehingga Pancasila memiliki daya guna  dan nilai tambah untuk pendidikan.

Menurut Sultan, aktualisasi Pancasila dapat  dibedakan atas dua hal, yaitu aktualisasi obyektif dan subyektif.  Aktualisasi obyektif atau institusionalisasi ditujukan pada kelembagaan  negara, seperti  legislatif, ekskutif  dan yudikatif.   Materi aktualisasinya secara yuridis formal dikenakan pada bidang-bidang politik, ekonomi dan hukum terutama penjabarannya dalam undang-undang,  haluan negara,  pemerintahan, Hankam, p endidikan dan  bidang- bidang lainnya.

Aktualisasi subyektif adalah, internalisasi nilai-nilai Pancasila yang ditujukan kepada perilaku setiap warga negara, agar menjadi prilaku setiap individu  dalam aspek moral. Aktualisasi subyektif  ditujukan  kepada warga negara biasa dan aparat penyelenggara negara. Terutama para kalangan elit politik   dan pemerintahan.

Aktualisasi nilai Pancasia, kata Sultan,  adalah sebuah strategi budaya untuk mempertahankan eksistensi masyarakat bangsa Indonesia  guna membangun budaya serta  kebudayaan bangsa yang bermartabat.  ‘’Jika  aktualisasi nilai-niai Pacasila gagal, maka masyarakat bangsa Indonesia  akan memiliki budaya baru  yang justru bukan berakar pada budaya masyarakat dan bangsanya sendiri.’’  (junaedi)

Leave a Comment