JAKARTA (Pos Sore) — Badan Kehormatan (BK) DPR RI sependapat kalau dikatakan bahwa kinerja para anggota legislatif menjelang pemilu legislatif 2014 menurun drastis.
Itu dibuktikan dengan banyaknya anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat di komisi masing-masing. Bahkan di Komisi IV yang membidangi pertanian itu, sempat rapat dengan mitra kerja hanya dihadiri tiga anggota dewan.
“Semakin buruknya kinerja anggota DPR 2009-2014 pada tahun politik ini karena mereka ingin mempertahankan kursi ’empuk’ pada pileg mendatang.”
Hal semacam itu juga terjadi pada beberapa komisi lainnya, Rabu (5/2). BK DPR mencatat penurunan kinerja DPR memasuki tahun politik. Kinerja DPR dinilai bakal semakin jeblok di tahun 2014 ini.
“Kita sangat prihatin bahwa performance DPR sangat menurun. Sejak awal tahun 2013 itu tingkat kehadiran di sidang paripurna tidak pernah lebih dari 350 anggota dari total 560 anggota, jumlah yang sangat substansial,” kata Wakil Ketua BK DPR RI dari Partai Golkar, Siswono Yudo Husodo, Rabu (5/2).
Menurut anggota kabinet pada pemerintahan Orde Baru ini, tingkat kehadiran anggota DPR juga sangat rendah di rapat komisi dan Panja. Alhasil tugas legislasi dewan menjadi terbengkalai. “Banyak pekerjaan komisi yang terbengkalai,” kata Siswono.
Ia mengatakan semakin buruknya kinerja anggota DPR 2009-2014 pada tahun politik ini karena mereka ingin mempertahankan kursi ’empuk’ pada pileg mendatang. Tahun ini dari 560 anggota DPR, 501 kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat.
“Memang kinerja sebagian besar anggota dewan 2009-2014 buruk. Mereka bukan memperjuangkan rakyat apa yang menjadi tugasnya, melainkan berjuang untuk pribadi. Lihat saja, mana anggota dewan yang peduli kepada nasib rakyat dalam situasi seperti ini. Padahal sebelumnya mereka berjanji kepada rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasinya,” kata pakar komunikasi politik, M Jamiluddin Ritonga.
Sebenarnya, kata dia, kursi saat rapat komisi tidak perlu kosong kalau saja para anggota dewan tersebut selama ini menjalankan tugasnya dengan baik. “Mereka takut tidak mendapat dukungan dari rakyat karena wakil rakyat itu tidak turun ketika reses. Padadahal, kunjungan kekonstituen itu dibiayai negara,” kata dia. (akhir)