JAKARTA (Pos Sore) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan soal pinjaman online (pinjol), Jumat (15/10/2021). Presiden menginginkan agar pinjol-pinjol ilegal ditindak karena telah meresahkan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Presiden saat rapat terbatas yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo,
Arahan Presiden ini mendapatkan sambutan baik dari anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PKS, Anis Byarwati. Ia mengapresiasi langkah presiden yang langsung turun menangani masalah pinjol illegal. Terlebih kasus-kasus yang muncul akibat pinjol illegal sudah sangat meresahkan masyarakat.
Anggota DPR dari daerah perwakilan Jakarta Timur ini menyatakan keprihatinannya atas kasus pinjol illegal yang berdampak pada psikologis masyarakat. Kegiatan-kegiatan penagihan yang dilakukan oleh pinjol illegal yang cenderung menteror para nasabah dan dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi menjadi sorotannya.
“Tidak sedikit masyarakat yang merasa malu karena kasus tunggakannya disebar kepada teman-temannya yang mengakibatkan gangguan mental bahkan nekat melakukan tindakan bunuh diri. Ini sudah melampaui batas,” tutur Anis, Jumat (15/10/2021).
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan, OJK memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengawasi industri jasa keuangan termasuk pinjol. Ia menyatakan DPR sudah sering bertanya dan meminta keterangan kepada OJK terkait dengan pinjol. OJK sendiri sudah memiliki Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diberi tugas untuk mengawasi pinjol.
OJK juga memiliki kewenangan untuk menutup dan memblokir pinjol illegal bekerja sama dengan Kominfo. Namun, nyatanya tidak mudah, karena menurut OJK ditutup satu tumbuh pinjol lebih dari satu. Ini sebagai dampak dari teknologi digital yang bisa membuat aplikasi kapan saja dan dari mana saja.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan permasalahan secara makro. Saat ini masyarakat membutuhkan uang, sementara untuk pinjam ke bank syaratnya banyak dan di luar kemampuan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak bankable akhirnya memilih pinjol yang lebih mudah.
“Di sinilah tugas perbankan harus dikembangkan. Bagaimana menjemput bola dengan memberikan akses lebih mudah untuk masyarakat,” tegas Anis.
Terkait dengan mudahnya pinjol mendapatkan data masyarakat dalam hal ini nomor telepon, politisi senior PKS ini mendorong agar Kominfo bisa meningkatkan kerjasamanya dengan OJK walaupun selama ini sudah tergabung dalam SWI. Harus ada tindakan lebih tegas dan sinergi.
“Kominfo mendeteksi dan memblokir pinjol illegal, OJK bekerja sama dengan stakeholder di masyarakat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Minimalnya masyarakat harus jeli melihat mana pinjol yang berizin OJK dan mana yang illegal. Jadi, ketika terjadi kasus, pinjol yang bersangkutan bisa segera diberikan sanksi.” (tety)