JAKARTA (Pos Sore)– Jumlah penduduk besar tetap akan sulit menjalankan program sejahtera keluarga, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Karenanya, diperlukan keterpaduan pemerintah dan mitra yang terus ditingkatkan sehingga masyarakat menyadari pentingnya menuntaskan permasalahan kependudukan.
“Keterpaduan ini untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan selanjutnya menjadi negeri yang sejahtera. Terlebih sekitar 9 juta pelajar SMA, 4 juta remaja usia 16-19 tahun, dan 6 juta mahasiswa memerlukan pendampingan kesehatan reproduksi,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal.
Ia menandaskan hal itu, saat Rakornas Kemitraan Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 bertema ‘Peran Mitra Kerja dalam Pemantapan Pelaksaan Program Kependudukan, KB dan MDGs 2015’, di Jakarta, Selasa (25/3).
Menurutnya, keterpaduan antara pemerintah dan mitra guna mencapai target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Sebut saja, angka kelahiran total sebesar 2,36 anak per wanita usia subur, angka penggunaan kontrasepsi sebesar 60,1% angka kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi sebesar 6,5%, peserta KB baru 7,6 juta, peserta KB aktif 29,8 juta dan kontrasepsi jangka panjang 27,5 juta.
“Harapannya, dapat mempercepat capaian target dan Millenium Development Goals serta sinkronisasi kegiatan dan anggaran antara pusat dan daerah. Karena itu, dibutuhkan dukungan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja,” tambahnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengakui program Kependudukan dan KB sangat penting. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dengan para pengusaha.
“Pengusaha itu mempunyai anak buah. Mereka juga memerlukan pengetahuan mengenai Kependudukan dan KB,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Bahkan, menurut Sofjan, para pengusaha juga bisa membantu melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu program Kependudukan dan KB. Dengan demikian semua program dapat dilakukan dengan baik dan terarah. (junaedi)