11.2 C
New York
14/04/2024
Ekonomi

Apindo : Pelaksanaan BP Jamsostek Banyak Dikomplain

JAKARTA (Pos Sore) –Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi mengatakan,pelaksanaan Badan Peyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) masih banyak masalah.Sejak PT Jamsostek bertranformasi menjadi BP Jamsostek, masih banyak pihak  yang komplain.Baik itu buruh,dokter maupun pengusaha.

“Ini harus diselesaikan tahun depan. Kita tidak bisa komit jika beban yang kita tanggung terlalu besar. Jangan semua minta score terlalu tinggi.”

“Ini harus diselesaikan tahun depan. Kita tidak bisa komit jika beban yang kita tanggung terlalu besar. Jangan semua minta score terlalu tinggi,” ungkap Sofyan, di sela Dialog jaminan Sosial, bertajuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Rabu (24/9).

Sofyan juga menyoroti UU Jaminan Sosial yang dinilai sudah salah.Karena,tidak ada UU Jaminan Sosial di dunia yang menyatakan manfaat pasti,tetapi iuran pasti. Karena, orang makin tua kualitas kerja terus menurun,ini tidak akan mampu ditanggung sendiri pemerintah karena anggaran tidak memadai.

“Jamsostek ini selama ini enak mengurus yang formal saja. Ke depan informal harus diurus juga. Ini masalah.Jamsostek jangan pikir mau-mau saja, you kumpul duit kita tidak merasakan manfaatnya. Punya uang Rp1,7 triliun saja sudah bangga.Jangan sok-sok saja.”

Untuk itu,katanya, hal ini semua  harus diselesaikan di masa datang. Karena semua persoalan diserahkan pada  pemerintah masa datang.Karena ke depan subsidi tidak akan dikasih porsi lebih banyak lagi, makanya perlu penataan yang lebih baik.

“Di Korea semua dilakukan bersama-sama Di negeri kita ini susah,kita berkelahi sendiri, yang kalah juga tidak mau mengakui kesalahannya.”

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrans, Irianto Simbolon mengungkapkan,jaminan sosial merupakan perlindungan mendasar. Untuk itu, dia mengusulkan dengan  hadirnya BPJS, manfaat yang dirasakan  tidak saja program.”Kita usulkan pada pemerintah baru untuk memotifasi kepesertaan dengan mengatongi KTA (Kartu Tanda Anggota) bisa mendapatkan diskon baik transportasi dan fasilitas pendidikan.Selain program pak jokowi soal KJP atau KJS.”

Untuk mencapai ini,katanya, pemerintah juga terus berupaya memperluas lapangan kerja dengan mengangkat industri padat karya.”Pemerintah punya konsep lebih dari setahun. Kita bersama Apindo,buruh harus duduk bersama khususnya terkait progam jaminan pensiun.Terutama mengenai besaran iuran. Ada usulan 4,8,15 persen.Kalau 4 program sudah berjalan,tetapi jaminan pensiun harus ditetapkan pemerintah.

Terkait kebijakan pengupahan,katanya, sebaiknya tidak didasari nilai nominal,akan tetapi diterapkan sesuai struktur dan skala upah di perusahaan. “Disesuaikan dengan kualitas perusahaan dan produktifitas buruh.”

Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang,mengatakan sosialisasi BP Jamsostek masih kurang. Padahal potensi perusahaan mencapai 100 ribu perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai 3,2 juta di Jakarta belum tergarap.

Sosialisasi melibatkan kadin masih minim.Kartu BPJS harus memiliki benefit khusus, saya rasa akan lebih menarik. Seperti untuk diskon transportasi darat lau udara. Seperti di Jakarta bekerjasama dengan layanan busway. Kalau berbicara soal pensiun lebih lama, tetapi kalau oarng kecelakaan akibat bekerja kan setiap hari.” (fitri)

 

Leave a Comment