JAKARTA (Pos Sore)— Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Gamari Sutrisno, menandaskan, pemerintah harus memberikan dukungan anggaran yang memadai agar orientasi TVRI dan RRI benar-benar dapat terwujud sebagai lembaga penyiaran publik milik bangsa Indonesia yang berkulitas seperti NHK (Jepang), ABC (Australia), BBC (Inggris).
“Tanpa adanya dukungan dana yang memadai, sulit buat kedua lembaga penyiaran publik tersebut untuk bersaing dengan lembaga serupa yang dipunyai swasta,” tegasnya dalam Forum Legislasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Sekjen DPR RI, Selasa (17/6).
Komisi I DPR RI juga berharap agar kedua lembaga penyiaran publik tersebut kuat, mandiri sehingga mampu mengawal Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan dapat menjadi referensi nasional.
“Untuk efeketifitas dan efisiensinya RRI dan TVRI sebaiknya digabung menjadi satu penyiaran publik nasional serta dikelola secara professional yang diback up dana memadai. RRI dan TVRI dibangun dengan tujuan mengawal persatuan dan kesatuan bangsa serta NKRI. Bukan untuk mencari keuntungan, profit,” tegas Gamari.
Karena itu, jelas dia, DPR RI mendorong setelah RUU RTRI ini disahkan menjadi UU, pemerintah sungguh-sungguh menyiapkan anggaran agar RRI dan TVRI mampu memproduksi acara-acara yang diminati masyarakat dan konsentrasi pada informasi, edukasi dan hiburan.
Selama ini, kata Gamari, RRI dan TVRI di bawah Kemenkeu dan Kemenkominfo. Ke depan RRI dan TVRI harus mengelola keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) tanpa ada campur tangan pihak luar.
Dalam menghadapi serangan media asing, kata dia, ini tergantung keberanian pemerintah dalam mengubah kebijakan untuk tidak terbuka kepada media asing. China, kata Gamari, berani karena mempunyai kekuatan ekonomi, sehingga tidak membuka akses kepada media asing tersebut.
“Hanya saja RUU ini tidak akan selesai pada masa sidang 2015 ini, karena memprioritaskan RUU Penyiaran dan RUU Telekomunikasi sebagai inisiatif pemerintah. RUU RTRI ini akan tuntas pada tahun 2016. (bambang tri)