JAKARTA (Pos Sore) — Aliansi Kebangsaan pimpinan Pontjo Sutowo kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Negara bertema Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Meraih Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila, Jumat (26/7).
Dalam diskusi itu membahas perjalanan demokrasi Indonesia yang seolah-olah menjalankan demokrasi tapi nyatanya tidak. Selama ini, negara ini mengembangkan demokrasi yang seolah-olah.
“Lembaga perwakilan kita bukan instrumen demokrasi tapi merupakan oligarkhi partai dan orang-orang berduit. Demokrasi yang hanya mengedepankan kepentingan politik dan berduit. Dan, ini jelas bertentangan dengan demokrasi,” tandas Yudi Latif, pengurus Aliansi Kebangsaan.
Menurutnya, alam moral Pancasila saat ini timpang pada salah satu. Lebih timpang pada moral individualitas daripada sosialitas. Seharusnya, indivulitas dan sosialitas seimbang. Ini yang membuat negara yang semakin semrawut.
Sementara itu, Pontjo Sutowo mengatakan, demokrasi yang ada kalau diukur dari indeks perubahan, tidak ada perubahan apa-apa. Demokrasi tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Kalau demokrasi ingin dibangun maka tatakelola perundangan juga harus taat azaz dan taat ideologi.
“Jadi kita perlu temu kenali mana saja yang tidak taat hukum, tidak taat ideologi, tidak taat azaz, tidak taat tertib perundang-undangan. Lihat saja amandemen UUD 1945, itu sih bukan amandemen tapi mengubah, jadi bukan lagi UUD 1945.” paparnya.
Pontjo juga menyorot kontribusi kaum cendikiawan terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Semrawutnya negara ini bisa jadi pertanda tidak ada kontribusi para cendekiawan untuk membenahi negara. Mereka lebih banyak diam dalam posisinya di zona nyaman.
“Pada intinya, Aliansi Kebangsaan dan Forum Rektor menantang kaum cendekiawan, karena kita berpendapat jika suatu bangsa ada masalah maka kaum cendekiawan ikut bertanggung jawab. Kita mengundang para cendekiawan untuk berpendapat apa yang harus dilakukan,” tandasnya.
Di sisi lain, Sofyan Hanif, mewakili Forum Rektor Indonesia(FRI) mengatakan pemilu Indonesia suka atau tidak suka telah membelah rakyat Indonesia menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Situasi tersebut jelas tidak sejalan dengan demokrasi yang diajarkan oleh Pancasila.
Karena itu, Sofyan sependapat dengan gagasan Pontjo, bahwa perlu dikaji ulang sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini terutama pasca reformasi.
“Kalau Pilpres dengan sistem demokrasi seperti sekarang ini mengancam keberlangsungan negara. Mari kita pikirkan kembali apakah demokrasi seperti sekarang ini akan dilanjutkan atau ditinggalkan,” katanya.
Demokrasi sejatinya adalah yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat, bukan sekedar angka-angka dengan angka yang tinggi adalah pemenangnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi atas dasar musyawarah mufakat.
Karena itu menurut Sofyan, Indonesia harus mencari bentuk demokrasi sendiri. Tidak perlu meniru negara lain, jika faktanya justeru mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara.
Dalam FGD tersebut tampil sebagai pembicara di antaranya Ravik Karsidi, Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Syarif Hidayat, Peneliti LIPI, Mayjen TNI (Purn) Dr. Putu Sastra Wingarta, tenaga professional Lemhanas dan Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnarki, Ketua Umum PPAD. (tety)