JAKARTA (Pos Sore) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai, Presiden Joko Widodo gagal mengamankan kebutuhan dasar rakyat karena harga kebutuhan pokok masyarakat sudah melambung jauh sebelum pemerintahan sekarang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut fungsionaris Partai Golkar ini, kebijakan Jokowi-JK itu juga tidak berkeadilan karena memindahkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat.
“Kenaikan tajam harga aneka kebutuhan pokok rakyat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beras, menjadi bukti bahwa para menteri ekonomi dari Kabinet Kerja gagal meredam dampak negatif isu naiknya harga BBM bersubsidi. Padahal, pengalaman menunjukan bahwa kenaikan harga BBM akan selalu diikuti dengan naiknya harga barang dan jasa, utamanya harga komoditi kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan penumpang pada semua moda transportasi,” kata Bambang, kemarin.
“Kenaikan tajam harga aneka kebutuhan pokok rakyat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beras, menjadi bukti bahwa para menteri ekonomi dari Kabinet Kerja gagal meredam dampak negatif.”
Dijelaskan, ketidakmampuan para menteri meredam dampak negatif itu akan semakin menyengsarakan rakyat.
Bantuan non tunai lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak akan mengurangi penderitaan warga miskin karena lonjakan harga barang dan jasa biasanya jauh lebih tinggi. Inilah pil pahit dari Presiden Jokowi yang harus ditelan seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan fakta ini, kata dia, Fraksi Partai Golkar (FPG) menolak keputusan Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi. FPG bahkan mengecam kebijakan harga baru BBM bersubsidi, karena Jokowi terang-terangan mengalihkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat.
Buat Fraksi Partai Golkar, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat.
“Artinya, Tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.”
Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikan ketika harga minyak di pasar internasional turun, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan.
APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak 105 dolar AS per barel, sementara harga minyak saat ini di kisaran 80 dolar AS per barel.
“Artinya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional,” jelas Bambang.
Kalau benar Jokowi pro rakyat, kata dia, seharusnya Jokowi mempunyai keberanian politik dan menunjukan itikad baik dengan menurunkan harga BBM bersubsidi.
“Dari penurunan harga BBM bersubsidi itu, akan terbangun suasana nyaman dalam kehidupan rakyat,” demikian Bambang. (akhir)