JAKARTA (Pos Sore) –Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta,Sarman Simanjorang, menyatakan, aksi demo pengemudi angkutan umum konvesional (taksi, mikrolet dan bajaj) telah melumpuhan aktivitas perekonomian dan sangat merugikan dunia usaha. Aktivitas perdagangan, logistik dan perkantoran nyaris terhenti akibat kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan saat demo berlangsung.
“Kita menyanyangkan kejadian ini. Mestinya, kondisi ini bisa dibicaran dengan dialog,duduk bersama antara organda dan pemerintah untuk mencaikan solusi terbaik. Saya kira pemerintah harus mencari solusi secara cepat dan tepat.
“Kita sudah memantau dari pagi, memang hampir semua angkutan umum taksi, mikrolet dan bajaj mogok massal. Aksi demo mereka sampai ke jalan protokol utama bahkan cenderung anarkhis di beberapa titik,”ungkap Sarman, di selam Rampimprov ke-3 Kadin DKI Jakarta,Selasa (22/3).
Menurutnya, bagi Jakarta sebagai kota jasa, aktifitas demo ini sangat menganggu kegiatan perekonomian khususnya di bidang
transportasibarang,logistik,perdagangan, pekerja dan masyarakat yang inin beraktifitas.Apalagi, aksi sweeping dan menurunkan
paksa penumpang di jalanan juga sangat meresahkan.
“Kita menyanyangkan kejadian ini. Mestinya, kondisi ini bisa dibicaran dengan dialog,duduk bersama antara organda dan
pemerintah untuk mencaikan solusi terbaik. Saya kira pemerintah harus mencari solusi secara cepat dan tepat. Jika tidak saya
khawatir kondisi ini akan berlarut dan akan semakin merugikan banyak pihak. Jangan biarkan anak bangsa ini terpecah belah
dan bertarung diantara mereka yang kecil akibat kebijakan yang tidak tegas.”
Ia meminta pemerintah harus bersikap tegas mengambil kebijakan yang komprehensif,akurat jangan sampai menmbulkan keugian
yang lebih besar lagi. “Saya kira kerugian secara aekonomi akibat dampak in sangat besar, kalaupun tidak bisa dungkapkan
secara angka, yang jelas kita pantau aktivitas ekonomi nyaris terhenti.”
Kadin dalam hal ini katanya, memberikan masukan kepada pemerintah agar segera mengambil kebijakan dan sikap taktis
strategis.Jangan sampai mengambil kebijakan yang memberatkan atau merugikan satu dengan yang lain yyang justru mempersempit ruang gerak pengusaha dalam berusaha.
Terkait Rapimnas kali ini, Kadin juga mengusulkan pada pemerintah agar semua proses perizinan satu pintu di Jakarta benar-
benar sesuai dengan visi dan misi yang ada, yakni tepat, akurat dan murah.Apalagi menghadapi persaingan di era ekonomi
global dan regional Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), semua harus disiapkan baik kompetensi pekerja, investasi dan lainnya.
“Di bidang tenaga kerja, kita harus memiliki pekerja yang kompeten. Kompetensi pekerja yang profesional ini sangat dituntut
jika tidak ingin tergilas oleh masuknya tenaga kerja asing. Apa kita hanya akan menjadi penonton saja di negeri sendiri.”
Demikian pula di bidang investasi, katanya, pemerintah harus menutup peluang investasi bagi sektor yang melibatkan banyak
Usaha Kecil Menengah (UKM). “Khusus UKM seperti di bidang hiburan, pariwisata, travel, karaoke dan usaha kecil lainnya, pemerintah harus tutup peluang investasinya bagi asing. Jangan dibuka karena akan mematikan UKM. Mereka tak kuat bersaing dengan asing.”
Investasi dibidang perkebunan,seperti karet, menurut Sarman, tidak masalah dibuka, karena sifatnya jangka panjang. Namun, usaha yang murni dilakukan UKM harus ditutup bagi asing karena di sana banyak melibatkan pekerja. (fitri)