POSSORE.ID, Jakarta — Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) baru saja menggelar rapat kerja nasional (rakernas). Hasilnya, terdapat sejumlah rekomendasi yang diberikan Ipemi untuk pemerintah.
Rakernas ke-VIII Ipemi mengangkat tema “Transformasi UMKM dan Koperasi Merah Putih Mewujudkan Asta Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat”.
Selain Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil, Sekretaris Jenderal Ipemi Nurwahidah Saleh, dan jajaran pengurus, rakernas ini juga dihadiri seluruh anggota Ipemi, bahkan dari Brunei Darussalam dan Jepang.
Acara yang digelar sejak 20 hingga 22 April di Ballroom Discovery Ancol Jakarta, ini juga turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantoro.
Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengatakan, ada enam rekomendasi hasil rakernas yang dianggap perlu segera diberikan kepada pemerintah.
Pertama, pembiayaan inklusif. Ipemi berharap, pemerintah dapat menghadirkan skema kredit UMKM perempuan berbasis komunitas yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.
Kemudian membentuk Women Entrepreneur Fund yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, dan CSR. Skema ini diharapkan tidak lagi bertumpu pada persyaratan agunan formal, melainkan menggunakan pendekatan berbasis kepercayaan.
Instrumennya, melalui kelompok usaha atau klaster komunitas. Model pembiayaan ini diharapkan dapat mengadopsi praktik terbaik pembiayaan mikro berbasis kelompok yang telah terbukti berhasil di berbagai negara.
Kedua, digitalisasi berbasis kinerja. Ingrid berharap, pemerintah dapat mengembangkan dua sektor. Yakni, program UMKM perempuan go digital pro melalui brandin, AI, dan marketing. Kemudian subsidi iklan digital guna meningkatkan omzet.