JAKARTA (Pos Sore) — Presiden Jokowi menargetkan pada 2024 angka kemiskinan Indonesia harus 0%. Berarti dalam dua tahun ke depan, tidak ada lagi masyarakat Indonesia berada pada garis kemiskinan. Menanggapi hal ini, Anis Byarwati anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS menegaskan, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin.
“Tidak selamanya statistik dipandang krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (5/3/2020). Karenanya, ia meminta pemerintah harus paham tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus lebih dari sebatas perkara statistik. Pengentasan kemiskinan juga harus mewujud dalam pendekatan yang partisipatif. Jadi, tidak hanya fokus pada seberapa besar atau kecilnya angka kemiskinan.
Anis menegaskan, pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan berbasis pembangunan. “Masyarakat bukan lagi semata-mata dijadikan sampel penelitian dan perhitungan angka-angka kemiskinan belaka,” kata legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.
Menurut Anis, angka garis kemiskinan yang dikatakan turun menjadi 1 digit (9,22 persen) itu tampaknya sangat dekat dengan batas ekstrim penyetaraan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) sebesar US$ 1,9 yang dijadikan acuan Bank Dunia untuk golongan negara-negara berpendapatan rendah.
Padahal lanjutnya, per tahun 2018 Bank Dunia mencatat GNI Indonesia berada di level US$ 3.840. Itu artinya Indonesia telah masuk ke dalam golongan negara berpenghasilan menengah-bawah (lower-middle). Bank Dunia memang menetapkan garis kemiskinan untuk golongan negara penghasilan menengah ke bawah sebesar US$ 3,2 PPP.
Karena itu, dalam menetapkan garis kemiskinan seharusnya Indonesia sudah mengadaptasi garis kemiskinan ke level negara berpenghasilan menengah-bawah. Terlebih dari batasan garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia tersebut, saat ini Indonesia telah masuk ke dalam golongan negara berpenghasilan menengah-bawah (lower-middle).
Bila dihitung dengan batasan garis kemiskinan US$ 3,2 PPP, Bank Dunia mencatat tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 27,3% di tahun 2017. “Melihat fakta ini, data kemiskinan 9,22 persen ini agaknya sudah tidak relevan. Apa iya kemiskinan di negara yang katanya merupakan kekuatan ekonomi nomor 10 dunia ini mau disamakan dengan negara berpenghasilan rendah?” tanyanya.
Walau demikian, Anis mengapresiasi niat Presiden Jokowi tersebut. “Saya mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi untuk me-nol-kan angka kemiskinan. Ini niat yang mulia untuk menjadikan rakyat sejahtera,” katanya seraya menekankan kembali jika mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah orang miskin, namun perlu upaya serius yang terintegrasi. (tety)