JAKARTA (Pos Sore) — Imigrasi elite lokal ke DPR RI tidak boleh dibiarkan, kata pengajar ilmu politik FISIP Universitas Indoensia (UI), Panji Anugrah Permana dalam perspektif Indonesia wajah ‘Wajah Baru Parlemen (DPR RI dan DPD RI) Kita’, akhir pekan lalu.
Bila itu terjadi setiap pemilu, ada kecendrungan para imigran ini bakal ‘mengamankan’ elite lokal yang menjai kerabatnya sehingga wajah DPR RI ke depan bakal semakin buruk.
Menurut Panji, sedikitnya ada sekitar 13 persen hasil pemilu legislatif lalu yang nota bene adalah elit lokal meraih kursi DPR RI. Mereka itu terdiri dari keluarga elit partai, keluarga pejabat, dan pengusaha (oligarki). Bahkan mereka mampu mengalahkan tokoh, figur populer termasuk para artis.
“Karena itu, sistem pemilu harus dibenahi baik partai maupun penyelenggara pemilu. Misalnya sistem dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup.”
Dikatakannya, 42 persen incumbent yang terpilih ternyata memiliki latarbelakang atau background-nya tidak jelas.
“Semua itu akibat proses rekrutmen kader oleh partai buruk dan penyelenggaraan pemilu juga buruk, sehingga wajah DPR dan DPD seperti apa yang akan muncul, bisa diketahui dari proses pemilu itu,” kata Panji.
Karena itu, kata dia, sistem pemilu harus dibenahi baik partai maupun penyelenggara pemilu. Misalnya sistem dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup.
Makin Brutal
Semula proporsional terbuka itu untuk mendekatkan caleg dengan konstituen, namun faktanya yang terjadi adalah semakin merejalela atau brutalnya politik uang, kecurangan, dan jual-beli suara.
“Jadi, apa yang dilakukan dalam pemilu di Barat itu tidak serta-merta diterapkan di Indonesia, karena kondisi masyarakat kita belum siap,” tambah Panji.
“Kalau sampai di DPR RI dihambat atau deadlock, maka pemerintah tak bisa bergerak. Maka disitulah ketangguhan lobi koalisi Jokowi-JK diuji.”
Demikian pula dengan pertarungan antara DPR RI dan pemerintahan Jokowi-JK. “Kalau koalisi merah putih solid dan kompak, maka Jokowi-JK dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program-program pemerintahannya.”
Mengapa? Kalau sampai di DPR RI dihambat atau deadlock, maka pemerintah tak bisa bergerak. Maka disitulah ketangguhan lobi koalisi Jokowi-JK diuji, jelas dia.
Kalau pun Jokowi-JK gagal melobi KMP di DPR, Jokowi-JK harus memanfaatkan relawan untuk mengkapitalisasi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Sekali lagi ketangguhan lobi dan negosiasi politik Jokowi-JK akan diuji dalam menjalankan pemerintahannya,” jelas dia. (akhir)