“Di negara yang memiliki sumber daya ekonomi berlimpah seperti Indonesia, jabatan kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah merupakan daya magnit yang sangat kuat untuk diperebutkan. Sementara itu, kekuatan partai terletak pada besarnya konstituen yang dapat dirangkulnya,” kata Pontjo yang juga Ketua FKPPI atau Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri.
Pontjo melanjutkan jiwa dagang para “politisi-ambisius” mendorong mereka berani melakukan tindakan spekulatif. Menawarkan biaya mahar tinggi kepada partai agar dirinya dapat diusung memasuki ajang pemilu. Menjadi pertanyaan, dari mana uang mahar yang begitu tinggi dapat diperoleh?
“Tentu saja dari pengusaha yang berharap akan mendapat konsesi eksploitasi sumber daya alam, jika calon yang disponsorinya berhasil memenangkan pemilu. Selanjutnya ketika politisi ambisius tadi berhasil memenangkan pemilu, maka tiba saatnya, ia harus mengembalikan biaya sponsorship kepada para pengusaha tadi,” ungkap Pontjo.
Rangkaian pemilihan kepala daerah yang demikian akhirnya membentuk Siklus Transaksional Triple Helix Politik — pemerintahan (eksekutif dan legislatif), partai politik dan pengusaha. Sudah bisa ditebak, rangkaian kegiatan selanjutnya apa. Masyarakat awam sekalipun sudah bisa “membacanya”.
Ya, setelah pejabat eksekutif dan legislatif mulai menjalankan pekerjaannya di lembaga pemerintahan tadi, timbulah negosiasi tawar menawar antara wakil-wakil partai di DPR berhadapan dengan wakil-wakil partai yang duduk di eksekutif.
Nantinya, akan berakhir dengan win-win solution yang ujung-ujungnya menguntungkan pengusaha-pengusaha sponsor tadi. Mereka begitu sibuknya tawar menawar bisnis tadi, hingga kepentingan rakyat warga negara justru kerapkali terabaikan.