Diskusi semakin hidup dengan kehadiran para pakar lintas bidang. Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.A.P., M.A., dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), menegaskan perlunya sinergi antara lembaga pengawas internal dan eksternal untuk memperkuat akuntabilitas Polri. Menurutnya, pengawasan yang efektif harus disertai keterbukaan data dan kesediaan lembaga untuk diaudit secara berkala.
Hal senada disampaikan Dominique Nicky Fahrizal dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang menilai reformasi pengawasan Polri hanya bisa berhasil jika ada komitmen politik yang kuat dari pucuk pimpinan. “Masalahnya bukan sekadar kelembagaan, tapi juga keberanian moral untuk membuka diri terhadap kritik,” tuturnya.
Sementara itu, Prof. Corrina D.S. Riantoputra, Ph.D., dari Fakultas Psikologi UI, memberikan perspektif yang lebih humanis. Ia menilai pengawasan internal tidak akan efektif tanpa perubahan budaya organisasi. “Kalau nilai-nilai dasar seperti integritas dan empati tidak tertanam, sistem pengawasan secanggih apa pun akan lumpuh,” ujarnya.
Dalam konteks ini, riset yang dilakukan UI hadir tepat waktu. Pemerintah tengah menyiapkan rancangan besar reformasi Polri pasca berbagai evaluasi publik atas kinerja dan etika aparat. Kehadiran kajian akademik seperti ini menjadi reminderbahwa reformasi bukan hanya soal struktur dan jabatan, melainkan juga soal transparansi, partisipasi publik, dan keberanian moral untuk berubah.