JAKARTA (possore.id) — Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fondasi utama perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp9.300 triliun.
Menurut data Kementerian UMKM, hingga akhir 2024, jumlah UMK di Indonesia tercatat lebih dari 65 juta unit atau hampir 99,9% dari total pelaku usaha.
Berdasarkan data yang sama, sektor ini juga menyerap hingga 97% tenaga kerja dan menyumbang 15% ekspor nonmigas, utamanya dari sektor makanan, kerajinan tangan, dan tekstil.
Namun, di balik potensi besar tersebut, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi tantangan klasik dalam memenuhi aspek legalitas dan standardisasi produk.
Tanpa pemenuhan izin edar, sertifikasi halal, maupun Standar Nasional Indonesia (SNI), produk UMKM sulit bersaing secara berkelanjutan, terutama di pasar ritel modern, e-katalog, hingga ekspor.
Menjawab tantangan itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melaksanakan program Bootcamp SNI Bina UMK 2025, yang akan berlangsung secara daring dan tanpa dipungut biaya (gratis) mulai 3 Juni hingga 2 Juli 2025.
Bootcamp ini hasil kolaborasi antara BSN dan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mitra pendamping UMKM dengan dukungan Kementerian Sekretariat Negara.
Program ini ditujukan bagi UMK yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan fokus pada pendampingan dalam aspek perizinan serta sertifikasi usaha.