JAKARTA (Pos Sore) — Tempo Media Group (Tempo) menggelar #TempoEnergyDay2021 berupa webinar yang berlangsung selama tiga hari (21-23 Oktober 2021) mengusung tema “Energi Bersih untuk Indonesia” dengan menghadirkan sejumlah narasumber para pengambil kebijakan sektor energi, pelaku usaha energi dan para pakar energi nasional.
Mengusung campaign #energibersih #tempoenergyday2021 webinar terbagi dalam beberapa sesi. Hari pertama webinar, Kamis (21 Oktober 2021) berlangsung dalam dua sesi, dan hari kedua, Jumat (22 Oktober 2021) berlangsung dalam tiga sesi. Hari terakhir, Sabtu (23 Oktober 2021) diisi dengan kegiatan workshop.
Direktur Utama Tempo Inti Media Tbk, Arief Zulkifli mengatakan, penggunaan energi fosil dunia terus meningkat seiring peningkatan kegiatan ekonomi. Di satu sisi, cadangan energi fosil terus menyusut, khususnya minyak bumi dan gas alam.
Sebagai negara dengan sumber energi baru terbarukan melimpah, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan cadangan energi fosil, khususnya minyak dan gas bumi. Saat ini, total potensi energi terbarukan ekuivalen 442 gigawatt (GW) digunakan untuk pembangkit listrik.
“Namun, yang dimanfaatkan menjadi sumber energi baru 2,5 persen atau 10 gigawatt.
Potensi energi baru terbarukan yang sangat besar ini, harus segera dimanfaatkan dalam masa transisi energi. Segala hambatan dalam pengembangan energi ini harus segera diatasi. Publik juga menunggu kebijakan penggunaan energi baru terbarukan secara massif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Arief di acara pembukaan Tempo Energy Day 2021, Kamis (21/10/2021).
Dikatakan, Tempo Media Group mendukung dan mendorong program pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk Indonesia yang lebih baik. Penggunaan energi terbarukan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga sebagai implementasi keberpihakan kepada kelestarian lingkungan dalam mengurangi emisi karbon.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif salam sambutannya menyampaikan, pemerintah menetapkan arah kebijakan energi nasional berupa transisi dari fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT). Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi hijau yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan melalui pembangunan rendah karbon.
“Arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan,” katanya.
Pemerintah saat ini sedang menyusun Grand Strategy Energi Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi.
Arifin menjelaskan dokumen itu telah memetakan rencana penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan sebesar 38 gigawatt sampai 2035 dengan memprioritaskan pengembangan energi surya.
Menurutnya, pembangkit energi surya dipilih karena biaya investasi yang relatif lebih rendah dan waktu implementasi yang lebih singkat, serta membuka peluang listrik energi baru terbarukan melalui ASEAN Power Grid.
ASEAN Power Grid merupakan program yang dimandatkan oleh para Kepala Negara ASEAN yang bertujuan guna mencapainya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu menciptakan kawasan ekonomi regional yang berdaya saing tinggi di bidang pembangunan infrastruktur, perusahaan energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan usaha kecil menengah.
Dia menegaskan tidak ada penambahan baru untuk pembangkit listrik tenaga uap, kecuali yang telah tanda tangan kontrak sebelumnya atau memasuki tahap konstruksi, serta retirement pembangkit fosil dilakukan bertahap sesuai dengan umur pembangkit.
Arifin mengatakan pembangkit energi bersih ini adalah bagian dari komitmen Indonesia menjalankan Paris Agreement. Di dalamnya, Indonesia bakal menurunkan emisi gas rumah kaca 29 sampai 41 persen pada 2030. Sektor energi diharapkan berkontribusi untuk menurunkan 314 sampai 398 juta ton CO2 emisi.
“Sehingga, pemerintah juga telah menyusun roadmap net zero emission 2021-2060. Strategi utamanya yaitu bauran energi bersih di 2060 bisa tercapai 100 persen. Dalam rangka mencapai target penurunan emisi telah juga disusun roadmap menuju net zero emission 2021 sampai 2060, dengan strategi utama pengembangan energi baru terbarukan secara masif untuk mencapai 100 persen dalam bauran energi 2060,” katanya.
Untuk diketahui, berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi.
Sesuai PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23 persen dan 31 persen pada 2050.
Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target bauran energi primer tersebut. Total potensi energi terbarukan ekuivalen 442 GW digunakan untuk pembangkit listrik, sedangkan BBN dan Biogas sebesar 200 ribu Bph digunakan untuk keperluan bahan bakar pada sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan industri.
Kebijakan Energi Nasional (KEN) mengamanatkan target bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer paling sedikit 23 persen pada tahun 2025 dan meminimalkan penggunaan minyak bumi kurang dari 25 persen pada tahun 2025.
Selain itu, efisiensi energi juga ditargetkan turun 1 persen per tahun dalam upaya mendorong penghematan pemakaian energi di semua sektor. Beberapa target dalam KEN yang juga menjadi pertimbangan dalam proyeksi permintaan energi antara lain optimalisasi penggunaan gas bumi untuk domestik dan prioritas penggunaan energi fosil untuk bahan baku industri nasional.
Realisasi Energi Baru dan Terbarukan
Indonesia memiliki Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar di antaranya, mini/micro hydro sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW.
Saat ini, pengembangan EBT mengacu kepada Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Perpres disebutkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17 persen dengan komposisi Bahan Bakar Nabati sebesar 5 persen, Panas Bumi 5 persen, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5 persen, serta batubara yang dicairkan sebesar 2 persen.
Pemerintah menargetkan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dan naik menjadi 31 persen pada 2050. Begitu persoalan yang mengemuka dalam webinar di Hari 1 Sesi 1.
Hadir sebagai narasumber Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, Program Manager Energy Transformation IESR, Deon Arinaldo; EVP Electricity System Planning PLN, Edwin Nugraha Putra; Corporate Secretary Pertamina Power Indonesia, Dicky Septriadi; dengan moderator Kepala Pemberitaan Korporat Tempo, Budi Setyarso.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pemerintah secara regulasi mengacu kepada KEN, antara lain memaksimalkan pemanfaatan EBT, meminimalkan penggunaan BBM, mengoptimalkan penggunaan gas karena sumber daya banyak, dan menempatkan batubara sebagai swinger. “Kebijakan itu sedang kita jajaki. Saat ini kita sudah berada di transisi energi,” ujarnya.
Program Manager Energy Transformation Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo meganggap rencana tambahan pembangkit EBT di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih kurang. Alasannya, ingga 2025, PLN hanya akan menambah 10,6 Gigawatt (GW) pembangkit EBT.
Dengan kapasitas saat ini yang baru 10,3 GW, maka total pembangkit hijau di 2025 baru mencapai 20 GW. Sementara dalam model IESR, Indonesia minimal butuh setidaknya 24 GW untuk mengejar target EBT sebesar 23 persen.
Saat ini, Indonesia sedang mengejar bauran energi hijau 23 persen dalam bauran energi primer pada 2025. Ini adalah amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam lima tahun terakhir, sudah ada peningkatan penggunaan EBT dari 6 persen pada 2016 menjadi 11 persen pada 2020. Tapi karena targetnya 23 persen di 2025, maka butuh akselerasi yang lebih cepat dalam waktu yang tersisa ini.
Di sisi lain, penambahan 10,6 GW ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, yang baru disahkan 28 September 2021. Tambahan ini berasal di enam jenis pembangkit: Pembangkit Panas Bumi, Air, Minihidro, Surya, Bayu, dan biomass atau sampah.
Rida Mulyana menilai RUPTL PLN yang baru disahkan ini sebenarnya merupakan yang hijau dalam sejarah Indonesia. Sebab, kapasitas pembangkit listrik dari EBT akan mendominasi. Dalam RUPTL yang lama,porsi EBT di pembangkit listrik hanya 30 persen. Tapi dalam RUPTL yang baru, langsung naik 51,6 persen dalam 10 tahun ke depan sampai 2030.
EVP Electricity System Planning PLN, Edwin Nugraha Putra, menyampaikan PLN berupaya mencapai target bauran energi primer 23% pada 2025, antara lain dengan memanfaatkan aset yang ada, yaitu batu bara 10-20 persen dilakukan co-pairing dengan biomassa. PLTU di Jawa akan diubah menjadi biomassa dengan tanpa melakukan investasi baru.
“PLTS sangat booming, namun baru di luar negeri, sehingga semua masih impor. Harus kembangkan industri di sini agar berhasil, dengan tahapan fokus dulu ke daerah remote, terutama yang memakai PLTD dengan harga mahal diganti PLTS dan batre dengan harga lebih murah. Industri PLTS kita kembangkan agar bisa berjaya di negeri sendiri,” terangnya.
Corporate Secretary Pertamina Power Indonesia, Dicky Septriadi, menyampaikan EBT Pertamina sudah berlangsung. Pertamina grup sudah lakukan restrukturisasi dari holding ke subholdig, salah satunya Pertamina Power Indonesia fokus ke EBT.
“Kami punya beberapa inisiatif pengembangan EBT, misalnya unsur panas bumi dikelola anak usaha, dengan potensi 24 GW (gigawatt) baru terealisasi 2 GW. “Panas bumi akan dilakukan lebih advance ke depannya dengan dukungan berbagai pihak pihak, termasuk regulator,” ujarnya. (tety)