25 C
New York
20/06/2024
Aktual

RI Tak Mampu Saingi Vietnam

JAKARTA (Pos Sore) — Dunia usaha kehutanan nasional tengah kritis. Meski miliki luasan hutan 130,68 juta hektar atau terbesar ke enam di dunia, namun tak berdaya mempertahankan kebesarannya.

Belum lagi bicara pemanfaatan produk kehutanan yang diupayakan kalangan industri sepertinya tak mampu bersaing dengan negara kompetitor meski industri menjalankan usahanya berdasarkan asas lestari.

“Hutan kita terbesar ke enam di dunia, namun hanya bisa menyumbang 0,7 persen dari produk domestik bruto kalah dari Vietnam dengan luas hutan 13 juta hektar saja sumbangannya 2,4% untuk PDB atau Malaysia dengan hutan 20 jutaan hektar sudah menyumbang 3% untuk PDB. Pasti ada yang salah dengan tata kelola kehutanan kita,” jelas Wakil Ketua bidang Hutan Tanaman APHI Irsyal Yasman saat membuka acara Bedah Buku Dunia Usaha Kehutanan: Besar Tapi Tak Berdaya, Lestari Tapi Tak Bersaing, kemarin.

“Irsyal menyebut luasan hutan produksi (definitif) seluas 33 juta hektar yang dikelola oleh pemegang izin terus merosot kinerjanya. “

Irsyal menyebut luasan hutan produksi (definitif) seluas 33 juta hektar yang dikelola oleh pemegang izin terus merosot kinerjanya. “Peranan sektor ini terus merosot setiap tahunnya.”

Menurut Irsyal, pemegang izin Hak Pengusahaan Hutanm (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 282 unit hanya separoh saja yang aktif. “Namun dari semua perusahaan yang berpotensi memproduksi 20 juta meter kubik (m3) hanya bisa memanen 4 juta m3 saja. Jelas ada yang salah,” tegas dia lagi.

Sementara itu Wakil Ketua Umum APHI Raharjo Benyamin menambahkan sektor kehutanan Indonesia memiliki potensi besar dari sisi luas hutan, keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif. “Namun, tidak dapat tumbuh berkembang dan bersaing secara maksimal (di pasar internasional),” kata dia.

Menurutnya, industri kehutanan di Indonesia dihadapkan pada munculnya negara-negara pesaing baru yang sebelumnya bukan merupakan pesaing di pasar internasional.

Para negara pesaing itu, lanjut Benjamin, miliki sumber daya hutan tropis maupun nontropis dalam perdagangan hasil hutan terus berkembang, dan semakin mempunyai peran penting.

“Industri kehutanan di Indonesia dihadapkan pada munculnya negara-negara pesaing baru yang sebelumnya bukan merupakan pesaing di pasar internasional.”

Bahkan, beberapa negara yang dulunya bukan pesaing Indonesia di pasar internasional seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan Tiongkok yang saat ini telah tumbuh jauh melebihi Indonesia.

Raharjo menyatakan, pada era 1970-an dan 1990-an peran sektor kehutanan pernah menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. “Namun, dalam perjalanannya ternyata tantangan dan permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan bertambah rumit dan semakin sulit penyelesaiannya.”

Dia menyatakan, sektor swasta di industri kehutanan telah menerapkan praktik pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan termasuk menangani isu lingkungan dan sosial.

“Ke depan sektor kehutanan masih memiliki peran penting dalam menyejahterakan masyarakat.”

Namun, lanjutnya, sektor kehutanan selalu menghadapi tantangan berupa regulasi yang tumpang tindih, perang dagang dari negara pesaing serta gempuran kampanye hitam penggerak lingkungan yang tidak mendasar yang berdampak pada penurunan peran sektor kehutanan.

Meskipun demikian, menurut Raharjo, ke depan sektor kehutanan masih memiliki peran penting dalam menyejahterakan masyarakat.

Lebih lanjut Irsyal menyebut faktor yang menyebabkan bisnis kehutanan nasional sulit berkembang yakni banyaknya regulasi serta sarat dengan pungutan baik resmi maupun tak resmi.

Setidaknya ada 19 jenis pengaturan dan sekurang-kurangnya 32 peraturan di lingkup Kementerian Kehutanan yang secara langsung menentukan kinerja pemegang izin IUPHHK Hutan alam dan Hutan Tanaman.

“Pemerintahan mendatang sudah semestinya meningkatkan kinerja sektor kehutanan.”

Lalu ada delapan macam pungutan di sektor kehutanan di Indonesia, sedangkan di Malaysia hanya tiga pungutan dan di Tiongkok hanya satu.

Terkait dengan itu Raharjo Benyamin menyatakan, pemerintahan mendatang sudah semestinya meningkatkan kinerja sektor kehutanan.

Irsyal menyebut pembangunan kehutanan Indonesia kedepan harus didukung road map yang jelas dan komitmen lintas sektor dan lintas pemangku kehutanan. “Kegagalan kita mengelola sumberdaya hutan akan menjadikan RI sebagai negara yang tak mampu mempertahankan hutannya seperti Filipina dan Malaysia,” jelas Irsyal mengutip buku yang dirilis APHI itu. (fent)

Leave a Comment