4.6 C
New York
02/03/2024
Aktual

Tak Ingin Anak Indonesia Kelaparan, FOI Gandeng JNE untuk Bersinergi

JAKARTA (Pos Sore) — Pemerintah, lembaga masyarakat dan dunia usaha saling bersinergi dalam upaya mendukung hak anak. Terutama dalam hal hak tumbuh kembang anak yang salah satunya terkait dengan pemenuhan asupan gizi.

Adalah JNE — perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik, bersama FOI (Foodbank of Indonesia) — lembaga masyarakat yang fokus membantu dan mendampingi masyarakat yang kelaparan dan kurang gizi, melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU). Sinergi ini disaksikan oleh Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin.

Jalinan kerjasama antara para pihak ini tak lepas dari persoalan gizi yang masih terjadi di Indonesia. Padahal dalam UU Pasal 28 ayat 2 dinyatakan setiap anak pada dasarnya memiliki hak atas hidup. Dalam arti memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang.

Sayangnya, persoalan gizi di Indonesia tidak hanya kasus gizi buruk atau kurang, namun juga kasus kelaparan di sekolah. Data Riskesdak 2010 mencatat dari sekitar 66 juta anak di sekolah, sekitar 20 – 40% berangkat ke sekolah dalam keadaan perut lapar.

“Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi siswa pada saat belajar. Selain itu, memiliki kemungkinan mengalami kesulitan untuk menerima pelajaran yang baik” kata Hendro Utomo, pendiri FOI, di SDN Gandaria Utara 11 Pagi, Jakarta, Kamis (8/3).

Foodbank of Indonesia (FOI) yang didirikan pada 2015 pun berinisiatif untuk membantu persoalan gizi pada anak melalui program Mentari Bangsaku. Yaitu program yang didesain untuk membantu siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) dalam mendapatkan makanan tambahan.

“Keberadaan FOI mungkin tidak dapat menyelesaikan semua persoalan, namun setidaknya membantu mengurangi persoalan yang ada,” tuturnya.

Sebagai upaya untuk membantu program pemerintah, melalui Program Indonesia Ceria (Cerita Baik Kita), FOI menggandeng dunia usaha untuk bekerjasama dan bersinergi dalam membantu mengurangi permasalahan gizi dan kelaparan di sekolah pada anak-anak.

Upaya ini dilakukan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik melalui kualitas sumber daya manusia yang baik. Salah satu perusahaan yang terpanggil adalah JNE, yang dikenal sebagai salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia.

JNE yang telah lebih dari 27 tahun memenuhi kebutuhan pelanggannya dalam hal pengiriman ekspres dan logistik, berkontribusi untuk melakukan redistribusi makanan yang berasal dari donatur dunia usaha di bidang pangan.

Mekanismenya, setelah dijemput di lokasi-lokasi yang telah ditentukan, selanjutnya diserahkan kepada FOI untuk didistribusikan kepada sekolah dan anak-anak yang masuk dalam target sasaran FOI.

Direktur Utama JNE Mohammad Feriadi, berharap, dengan adanya kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara FOI dengan JNE, ini pengumpulan dan distribusi makanan akan lebih efisien dan lebih luas jangkauan areanya.

“Dengan 6000 jaringan dan kapabilitasnya di seluruh nusantara, JNE selalu berupaya maksimal untuk memberikan dukungannya dalam berbagai program yang bertujuan untuk mendorong kemajuan bangsa,” katanya.

JNE berharap kerjasama dengan FOI kali ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat, terutama anak – anak, sesuai dengan semangat tagline Connecting Happiness.

Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny K Rosalin menyambut baik kerjasama ini. Pihaknya berharap, kerjasama ini dapat mendorong upaya-upaya pemerintah mengatasi persoalan gizi anak, baik di sekolah maupun dalam keluarga.

“Intervensi dan edukasi gizi sangat penting dan ibu di rumah maupun guru di sekolah memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan,” kata Lenny.

Menurutnya, kerja sama ini harusnya menginspirasi yang lain. Terlebih kondisi anak dengan gizi buruk di Indonesia masih butuh perhatian serius. Untuk kelompok stunting saja, Indonesia menempati peringkat lima jumlah terbesar kondisi stunting yang mencapai 29 persen. Jumlah ini melebihi ambang batas sebesar 20 persen.

“Kementerian PPPA tentu tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kerja sama-kerja sama seperti ini. Kami sudah ada asosiasi pengusaha sahabat anak Indonesia. Makanya kami terus mendorong agar perusahaan lain mau menggandeng lembaga atau fondation untuk peduli anak, terutama lewat program atau dalam penyaluran dana CSR,” tambahnya.

Selain penandatanganan MOU, dilakukan juga pembagian makanan tambahan dan serah terima kendaraan operasional dari JNE kepada FOI yang akan didedikasikan untuk program Indonesia Ceria. (tety)

Leave a Comment