Demo mahasiswa Papua anti pemekaran wilayah di Jakarta. (Foto : ist)
JAKARTA (Pos Sore) — Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan rencana pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat adalah bagian dari upaya pemerintah meratakan pembangunan.
Pernyataan dalam keterangan tertulisnya beberapa hari lalu itu merespons demonstrasi mahasiswa Papua menolak pemekaran wilayah beberapa hari lalu.
Menurutnya selama ini pelayanan publik hanya terpusat di ibu kota provinsi sehingga pemerintah berharap pemekaran provinsi akan mendistribusikan pelayanan ke berbagai penjuru Papua.
“Kebijakan DOB (daerah otonomi baru) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat,” katanya.
Sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir 4 kali lipat Pulau Jawa ini, lanjut Jaleswari.
Bisa dipahami jika ada masyarakat Papua yang menolak. Tindakan itu sah dalam demokrasi.
Meskipun demikian, dia berpendapat unjuk rasa perlu dilakukan dengan damai. Dia kecewa dengan demonstrasi mahasiswa Papua di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta yang berujung ricuh.
Sebelumnya, masyarakat Papua menggelar demonstrasi menolak pemekaran provinsi. Unjuk rasa itu dilakukan di Jayapura dan Wamena pekan ini. (hasyim)