Gangguan Informasi Kurangi Kepercayaan Publik
Florentina Dwiastuti dalam webinar tersebut menjelaskan temuannya mengenai dampak gangguan informasi yang timbul dari populis digital.
Dampak pertama, gangguan informasi berpotensi mengurangi kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara pemilu (KPU & Bawaslu).
Selain itu, berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu, serta berpeluang mengurangi dukungan publik terhadap demokrasi.
Untuk itu, menurut Florentina Dwiastuti, dibutuhkan langkah mitigasi untuk melawan
penyebaran gangguan informasi dan menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia.
Di antaranya dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, dan
masyarakat sipil dalam tata kelola internet.
Langkah lain yang bisa dilakukan, menurut Florentina Dwiastuti adalah pentingnya
meningkatkan awareness publik untuk menggunakan sistem pelaporan informasi
salah di media sosial.
Ia mengatakan, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi, maka respons yang tepat terhadap disinformasi ataupun misinformasi bisa mengendalikan hal tersebut berdasarkan hukum.
“Dengan menerapkan batasan yang tepat bahwa gangguan informasi yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat dan prinsip demokrasi yang dapat ditindak secara hukum,” jelas Florentina Dwiastuti dalam
paparannya.