JAKARTA(Pos Sore)— Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi sudah mulai meneropong tokoh yang akan ditunjuk sebagai menteri-menteri yang duduk di kabinetnya nanti. Para tokoh itu kemungkinan bisa berasal dari partai politik dan diluar partai politik atau para profesional termasuk berlatarbelakang pengusaha. Saat ini sudah mulai banyak disebut nama-nama tokoh dari partai politik yang dinilai kapabel menjadi menterinya Jokowi.
Terkait dengan ini, pengamat politik Adilsyah Lubis menyatakan, sah-sah saja orang partai diangkat sebagai menteri apalagi jika mereka memang profesional. “Tidak ada masalah, tinggal menseleksi siapa orang yang partai yang profesional untuk diangkat sebagai menteri,”ujar Adilsyah menjawab Pos Sore kemarin.
Meski demikian lanjut dia, orang-orang partai yang dipilih sebagai menteri itu harus melepaskan jabatan politiknya di partainya. “Begitu dipilih, jabatan dipartainya harus ditanggalkan, dia harus keluar dari partainya,”kata Adilsyah.
Dengan demikian kata dia, menteri tersebut benar-benar fokus mengurus pekerjaannya sebagai menteri. Dia pun tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh partainya dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.
Adilsyah mengingatkan, menteri yang berasal dari partai politik tetapi tetap menjadi pengurus partai politik bakal terganggu dalam menjalankan tugasnya, dia tidak bisa bekerja sepenuhnya, karena sebagian energinya terkuras untuk mengurus partainya. “Sudah pasti dia tidak bisa full di kementerian,”ujarnya.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar adalah salah satu tokoh partai politik yang ramai disebut bakal kembali menjadi menteri di kabinet Jokowi. Cak Imin sampai saat ini masih menjabat Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi di kabinet Presiden SBY. Selama menjadi menteri, jabatannya di partai tersebut tidak dilepas, dia tetap memimpin PKB.
Salah satu tokoh PDIP yang juga disebut-sebut calon kuat menterinya Jokowi adalah Maruarar Sirait. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua DPP PDIP dan aktif sebagai tim sukses pemenangan Jokowi-JK pada pilpres yang lalu.
Menurut Adilsyah, tokoh atau pengurus partai yang disebut-sebut sebagai calon menteri saat ini, harus berani menanggalkan jabatan di partainya jika mereka ditunuk sebagai menteri. “Jangan seperti yang terjadi selama ini, pimpinan partai yang ditunjuk sebagai menteri tetap saja memimpin partainya ,”imbuhnya.
Begitu juga dengan tokoh berlatarbelakang pengusaha, jika Jokowi mememinta mereka sebagai menteri, menurut Adilsyah harus menanggalkan jabatan-jabatannya diperusahaan itu. Dia menunjuk Siswono Yudhohusodo sebagai contoh yang bagus saat Presiden Soeharto menunjuknya sebagai menteri Perumahan Rakyat di era Ordebaru.
“Ketika itu Siswono langsung menanggalkan jabatanpentingnya diperusahaannya sendiri, Siswono mundur dariperusahaan itu, dia pun benar-benar fokus sebagai menteri,”kata Adilsyah seraya menambahkan, Siswono pun selama menjadi menteri tidak pernah terganggu karena adanya konflik kepentingan.
Dosen di Universitas Trisakti Jakarta ini juga mengusulkan kepada Jokowi mau mempertimbangkan kaum diaspora untuk diangkat sebagai menteri. Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri itu kata Adilsyah banyak orang-orang pintar bergelar akademis mulai dari Doktor dan profesor yang selama ini terlupakan.
“Diaspora jangan dilupakan karena jauh, pada hal mereka potensi untuk membangun bangsa dan negara kita ini jika dipervaya sebagai menteri,”katanya. Dari pada mereka bekerja di negara orang, lebih baik mereka diisuruh kembali ke tanah air dan ada diantara mereka ditunjuk sebagai menteri. “Banyak dari mereka yang jago-jago, masukkan saja ke kabinet,”kata Adilsyah. (andoes)